Laporan SKM LKPP 2020

a

ha l a m a n ko so n g

b

Laporan

Survei Kepuasan
Masyarakat
terhadap Pelayanan Publik
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintaah

2020

i

K ata Pe ng a nt ar
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya
sehingga Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Pelayanan
Publik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Tahun
2020 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
Pelaksanaan SKM merupakan wujud pertanggungjawaban LKPP yang
dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
publik yang diselenggarakan LKPP melalui nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Pelaksanaan SKM Tahun 2020
mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor: 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
Sebagai perbandingan, Nilai IKM pada SKM Tahun 2020 adalah sebesar 88,05
(kategori Baik), nilai tersebut meningkat dari SKM Tahun 2019 yaitu sebesar
84,15 (Kategori Baik). Dari hasil analisis sentimen pada SKM Tahun 2020 juga
menunjukkan polarisasi positif yang dapat diartikan bahwa penilaian publik
terhadap seluruh pelayanan publik di LKPP mendapat respon yang baik.
Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada segenap
pimpinan K/L/PD yang telah menyebarluaskan kuesioner dan seluruh
pengguna layanan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berpartisipasi
mengisi kuesioner yang kami sampaikan. Hasil isian dan saran yang diberikan
sangat berarti bagi kami untuk evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan
publik di LKPP sebagai upaya untuk peningkatan kualitas pelayanan publik
secara berkelanjutan.
Dengan disusunnya Laporan SKM ini, diharapkan dapat memberikan
gambaran atas tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan
dan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik LKPP di
masa yang akan datang.

Jakarta,

Desember 2020

Kepala Biro Perencanaan, Organisasi
dan Tata Laksana

Gusmelinda Rahmi
NIP. 19690801 199303 2 002

ii

D a f t ar Is i
01
PENDAHULUAN

02
ANALISIS

A Latar Belakang Masalah________________________________ 3
B Maksud dan Tujuan SKM________________________________ 4
C Ruang Lingkup________________________________________ 5




1.
2.
3.

Unsur SKM_________________________________________________ 5
Jenis Pelayanan_____________________________________________ 6
Metodologi dan Teknis Pelaksanaan Survei_______________________ 7

A Indeks Kepuasan Masyarakat LKPP (IKM) Tahun 2015 – 2020__ 13
B Jumlah Responden Tiap Jenis Pelayanan___________________14
C Profil Responden______________________________________ 15

Jenis Kelamin__________________________________________________ 15
Pendidikan____________________________________________________ 15
Peran/Jabatan_________________________________________________ 16

D Perbandingan Hasil Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat

Per Jenis Pelayanan____________________________________16
E Rincian Hasil Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Per Jenis Pelayanan____________________________________ 18
. Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)_____ 18
1
Pelayanan Penafsiran Peraturan Perundang-Undangan Tentang
2.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah___________________________ 21
Pelayanan Konsultasi Tatap Muka mengenai Rencana Umum
3.

Pengadaan, Monev PBJP, dan Penayangan Daftar Hitam___________ 24
Pelayanan Permohonan Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Pelatihan
4.

mengenai Rencana Umum Pengadaan, Monev PBJP, dan Penayangan

Daftar Hitam______________________________________________ 27
. Pelayanan Penayangan Barang/Jasa pada E-Katalog______________ 30
5
6. Pelayanan E-Purchasing_____________________________________ 33
. Pelayanan Dukungan Pengguna SPSE Melalui LPSE Support________ 36
7
. Pelayanan Dukungan Pengguna SPSE Melalui Datang Langsung ke
8

LKPP____________________________________________________ 39
. Pelayanan Dukungan Pengguna SPSE Melalui Call Center___________ 42
9

10. Pelayanan Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan

Barang/Jasa______________________________________________ 45
11. Pelayanan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa Berbasis

Kompetensi_______________________________________________ 49
2. Fasilitasi Pelatihan Pengadaan Barang/ Jasa_____________________ 52
1
3. Pelayanan Advokasi dan Permasalahan Kontrak Melalui Surat_______ 55
1
4. Pelayanan Advokasi dan Permasalahan Kontrak Melalui Tatap Muka__ 58
1
5. Pelayanan Advokasi dan Permasalahan Kontrak Melalui Website_____ 61
1
6. Pelayanan Pemberian Keterangan Ahli__________________________ 64
1
7. Pelayanan Pembentukan dan Pembinaan Karier Jabatan Fungsional
1

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa____________________________ 66

18. Pelayanan Penilaian DUPAK Jabatan
Fungsional Pengelola

Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ)_______________________________ 68
Pelayanan Verifikasi Penilaian Mandiri Pengukuran Tingkat
19.

Kematangan ULP___________________________________________ 71
0. Pelayanan Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional
2

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa____________________________ 74

03
PENUTUP

A Kesimpulan_________________________________________ 79
B Rekomendasi________________________________________ 80
1.
2.

Rekomendasi Secara Umum__________________________________ 80
Rekomendasi Tiap Jenis Pelayanan____________________________ 80

Daftar Pustaka__________________________________________ 96
Lampiran_______________________________________________ 97

iii

Da ftar Ga m bar

Gambar 1. Jadwal Kegiatan SKM 2020______________________________________
Gambar 2. Analisis sentimen pada pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID)____________________________________________
Gambar 3. Sebaran wordcloud saran/masukan pada pelayanan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID)_________________________________
Gambar 4. Analisis Sentimen Pelayanan Penafsiran Peraturan Perundang-Undangan
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah________________________
Gambar 5. Sebaran Wordcloud saran/masukan pada Pelayanan Penafsiran Peraturan
Perundang-Undangan Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah_____
Gambar 6. Analisis Sentimen Pelayanan Konsultasi Tatap Muka mengenai Rencana
Umum Pengadaan, Monev PBJP, dan Penayangan Daftar Hitam_________
Gambar 7. Sebaran Wordcloud saran/masukan pada Pelayanan Konsultasi Tatap Muka
mengenai Rencana Umum Pengadaan, Monev PBJP, dan Penayangan
Daftar Hitam__________________________________________________
Gambar 8. Analisis Sentimen Pelayanan Permohonan Sosialisasi/Bimbingan Teknis/
Pelatihan mengenai Rencana Umum Pengadaan, Monev PBJP, dan
Penayangan Daftar Hitam________________________________________
Gambar 9. Sebaran Wordcloud saran/masukan pada Pelayanan Permohonan
Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Pelatihan mengenai Rencana Umum
Pengadaan, Monev PBJP, dan Penayangan Daftar Hitam_______________
Gambar 10. Analisis Sentimen Pelayanan Penayangan Barang/Jasa pada E-Katalog___
Gambar 11. Sebaran Wordcloud saran/masukan pada Pelayanan Penayangan Barang/
Jasa pada E-Katalog____________________________________________
Gambar 12. Analisis Sentimen Pelayanan E-Purchasing__________________________
Gambar 13. Sebaran wordcloud saran/masukan pada Pelayanan E-Purchasing_______
Gambar 14. Analisis Sentimen Pelayanan Dukungan Pengguna SPSE melalui LPS
Support______________________________________________________
Gambar 15. Sebaran Wordcloud saran/masukan pada Pelayanan Dukungan Pengguna
SPSE Melalui LPSE Support_______________________________________
Gambar 16. Analisis Sentimen Pelayanan Dukungan Pengguna SPSE Melalui Datang
Langsung ke LKPP______________________________________________
Gambar 17. Sebaran Wordcloud saran/masukan pada Pelayanan Dukungan Pengguna
SPSE Melalui Datang Langsung ke LKPP____________________________
Gambar 18. Analisis Sentimen terhadap Pelayanan Dukungan Pengguna SPSE Melalui
Call Center____________________________________________________
Gambar 19. Sebaran wordcloud saran/masukan pada Pelayanan Dukungan Pengguna
SPSE Melalui Call Center_________________________________________
Gambar 20. Analisis Sentimen Pelayanan Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar
Pengadaan Barang/Jasa_________________________________________

iv

10
18
19
21
22
24

25

27

28
30
31
33
34
36
37
39
40
42
43
45

D a f t ar Ga mb a r

Gambar 21. Sebaran Wordcloud saran/masukan pada Pelayanan Ujian Sertifikasi
Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa______________________
Gambar 22. Analisis Sentimen Pelayanan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/
Jasa Berbasis Kompetensi_______________________________________
Gambar 23. Sebaran wordcloud saran/masukan pada Pelayanan Ujian Sertifikasi
Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa Berbasis Kompetensi_______________
Gambar 24. Analisis Sentimen Fasilitasi Pelatihan Pengadaan Barang/ Jasa__________
Gambar 25. Sebaran wordcloud saran/masukan pada Fasilitasi Pelatihan Pengadaan
Barang/ Jasa__________________________________________________
Gambar 26. Analisis Sentimen Pelayanan Advokasi dan Permasalahan Kontrak Melalui
Surat________________________________________________________
Gambar 27.
Sebaran wordcloud saran/masukan pada Pelayanan Advokasi dan
Permasalahan Kontrak Melalui Surat________________________________
Gambar 28. Analisis Sentimen Pelayanan Advokasi dan Permasalahan Kontrak Melalui
Tatap Muka___________________________________________________
Gambar 29.
Sebaran wordcloud saran/masukan pada Pelayanan Advokasi dan
Permasalahan Kontrak Melalui Tatap Muka__________________________
Gambar 30. Analisis Sentimen Pelayanan Advokasi dan Permasalahan Kontrak Melalui
Website______________________________________________________
Gambar 31. Sebaran wordcloud saran/masukan pada Pelayanan Advokasi dan
Permasalahan Melalui Kontrak Melalui Website_______________________
Gambar 32. Analisis Sentimen Pelayanan Pemberian Keterangan Ahli_______________
Gambar 33. Sebaran wordcloud saran/masukan pada Pelayanan Pemberian Keterangan
Ahli__________________________________________________________
Gambar 34. Analisis Sentimen Pelayanan Pembentukan dan Pembinaan Karier Jabatan
Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa_______________________
Gambar 35. Sebaran wordcloud saran/masukan pada Pelayanan Pembentukan dan
Pembinaan Karier Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa_
Gambar 36. Analisis Sentimen Pelayanan Penilaian DUPAK Jabatan Fungsional PPBJ__
_____________________________________________________________
Gambar 37. Sebaran wordcloud saran/masukan pada Pelayanan Penilaian DUPAK
Jabatan Fungsional PPBJ________________________________________
Gambar 38. Analisis Sentimen Pelayanan Verifikasi Penilaian Mandiri Pengukuran
Tingkat Kematangan UKPBJ______________________________________
Gambar 39. Sebaran wordcloud saran/masukan pada Pelayanan Verifikasi Penilaian
Mandiri Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ_____________________
Gambar 40. Analisis Sentimen Pelayanan Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Jabatan
Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa_______________________
Gambar 41.
Sebaran wordcloud saran/masukan pada Pelayanan Pelaksanaan
Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/
Jasa_________________________________________________________

46
49
50
52
53
55
56
58
59
61
62
64
65
66
67
68
69
71
72
74

75

v

Da ftar Gr af ik

Grafik 1.
Grafik 2.
Grafik 3.
Grafik 4.
Grafik 5.

Perbandingan nilai IKM LKPP tahun 2015-2020_______________________
Persentase Jenis Kelamin responden SKM LKPP Tahun 2020____________
Kelompok responden berdasarkan tingkat Pendidikan_________________
Penyebaran responden berdasarkan peran/jabatan___________________
Perbandingan nilai IKM tahun 2019 dan 2020 pada Pelayanan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)_________________________
Grafik 6. Perbandingan nilai IKM tahun 2019 dan 2020 Pelayanan Penafsiran
Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah___________________________________________________
Grafik 7.
Perbandingan nilai IKM tahun 2019 dan 2020 Pelayanan Konsultasi Tatap
Muka mengenai Rencana Umum Pengadaan, Monev PBJP, dan Penayangan
Daftar Hitam__________________________________________________
Grafik 8.
Perbandingan nilai IKM tahun 2019 dan 2020 Pelayanan Permohonan
Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Pelatihan mengenai Rencana Umum
Pengadaan, Monev PBJP, dan Penayangan Daftar Hitam_______________
Grafik 9.
Perbandingan nilai IKM tahun 2019 dan 2020 Pelayanan E-katalog_______
Grafik 10. Perbandingan nilai IKM tahun 2019 dan 2020 Pelayanan E-Purchasing_____
Grafik 11. Perbandingan nilai IKM tahun 2019 dan 2020 Pelayanan Dukungan
Pengguna SPSE Melalui LPSE Support______________________________
Grafik 12. Perbandingan nilai IKM tahun 2019 dan 2020 Pelayanan Dukungan
Pengguna SPSE Melalui Datang Langsung ke LKPP____________________
Grafik 13. Perbandingan nilai IKM tahun 2019 dan 2020 Pelayanan Dukungan
Pengguna SPSE Melalui Call Center________________________________
Grafik 14. Perbandingan nilai IKM tahun 2019 dan 2020 Pelayanan Ujian Sertifikasi
Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa______________________
Grafik 15. Perbandingan nilai IKM tahun 2019 dan 2020 Pelayanan Ujian Sertifikasi
Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa Berbasis Kompetensi_______________
Grafik 16.
Perbandingan nilai IKM tahun 2019 dan 2020 Fasilitasi Pelatihan Pengadaan
Barang/Jasa__________________________________________________
Grafik 17. Perbandingan nilai IKM tahun 2019 dan 2020 Pelayanan Advokasi dan
Permasalahan Kontrak Melalui Surat________________________________
Grafik 18. Perbandingan nilai IKM tahun 2019 dan 2020 Pelayanan Advokasi dan
Permasalahan Kontrak Melalui Tatap Muka__________________________
Grafik 19. Perbandingan nilai IKM tahun 2019 dan 2020 Pelayanan Advokasi dan
Permasalahan Kontrak Melalui Website_____________________________
Grafik 20. Perbandingan nilai IKM tahun 2019 dan 2020 Pelayanan Pemberian
Keterangan Ahli________________________________________________
Grafik 21.
Perbandingan nilai IKM tahun 2019 dan 2020 Pelayanan Pembentukan dan
Pembinaan Karier Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa_
Grafik 22. Perbandingan nilai IKM tahun 2019 dan 2020 Pelayanan Penilaian DUPAK
Jabatan Fungsional PPBJ________________________________________
Grafik 23. Perbandingan nilai IKM tahun 2019 dan 2020 Pelayanan Verifikasi Penilaian
Mandiri Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ_____________________
Grafik 24. Perbandingan nilai IKM tahun 2019 dan 2020 Pelayanan Pelaksanaan
Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/
Jasa_________________________________________________________

vi

13
15
15
16
18

21

24

27
30
33
36
39
42
45
49
52
55
58
61
64
66
68
71

74

D a f t ar T a b e l

Tabel 1.
Tabel 2.
Tabel 3.

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan
Kerja Unit Pelayanan____________________________________________
Jumlah responden pada setiap jenis pelayanan_______________________
Nilai IKM per jenis pelayanan tahun 2019 - 2020______________________

13
14
17

D a f t ar L a mp i r a n

Lampiran 1. Keputusan Kepala LKPP_________________________________________
Lampiran 2. Distribusi Frekuensi per Pelayanan_________________________________

98
102

vii

Foto: Dokumentasi Humas LKPP

viii

1

PENDAHULUAN

01

PENDAHULUAN

Foto: Dokumentasi Humas LKPP

2

PENDAHULUAN

A

Latar
Belakang
Masalah

Lembaga Kebijkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(LKPP) didirikan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor
106 tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 tahun
2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah. LKPP memiliki tugas melaksanakan
pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan
barang/jasa Pemerintah.

Dalam melaksanakan tugasnya,
LKPP menyelenggarakan fungsi:
1.

Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan
kebijakan dan standar prosedur di bidang
pengadaan
barang/jasa Pemerintah termasuk pengadaan badan usaha
dalam rangka kerjasama Pemerintah dengan badan usaha;
2. Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan
kebijakan pembinaan sumber daya manusia
di
bidang
pengadaan barang/jasa Pemerintah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya;
4. Pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta
pengawasan penyelenggaraan
pengadaan barang/jasa
Pemerintah secara elektronik;
5. Pemberian
bimbingan
teknis, advokasi, dan pendapat
hukum;
6. Pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi
kepada seluruh unit organisasi di LKPP; dan
7. Pengawasan atas pelaksanaan tugas LKPP.

Di dalam menyelenggarakan fungsinya, LKPP melakukan beberapa pelayanan sebagai bentuk
interaksi dengan masyarakat. Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir jenis pelayanan yang memiliki
standar di LKPP semakin bertambah.
Pada tahun 2020 pelayanan
yang memiliki standar
Pada tahun 2019 pelayanan
sebanyak
yang memiliki standar
Pada tahun 2018 pelayanan
sebanyak
yang memiliki standar
sebanyak

15
jenis pelayanan

25

33

jenis pelayanan

jenis pelayanan

3

PENDAHULUAN

Seiring dengan kemajuan teknologi dan
tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan,
maka sebagai setiap unit penyelenggara
pelayanan publik dituntut untuk memenuhi
harapan masyarakat dalam melakukan
pelayanan, demikian juga halnya dengan
pelayanan publik yang diselenggarakan oleh
LKPP.
Sampai dengan saat ini, pelayanan yang
telah dilakukan oleh LKPP dirasa belum
memenuhi harapan yang dapat memuaskan
masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari
masih adanya keluhan masyarakat yang
disampaikan melalui media massa, jejaring
sosial atau media lainnya. Tentunya jika
keluhan tersebut tidak ditangani, maka
dapat memberikan dampak buruk terhadap
kinerja LKPP. Lebih jauh lagi adalah dapat
menimbulkan
ketidakpercayaan
dari
masyarakat terhadap peran LKPP.
Sebagai salah satu upaya yang dilakukan
LKPP dalam perbaikan pelayanan publik

B

Guna mewujudkan hal tersebut, melalui
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor: 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat
Unit Penyelenggara Pelayanan Publik bahwa
setiap penyelenggara pelayanan publik wajib
melakukan SKM secara berkala minimal 1
(satu) kali setahun. Survei tersebut dilakukan
untuk
memperoleh
Indeks
Kepuasan
Masyarakat (IKM) yang akan dilaporkan
kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi.
Laporan hasil SKM dimaksud selanjutnya
akan digunakan sebagai dasar penyusunan
IKM
secara
nasional
oleh
Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi.

Maksud
dan
Tujuan SKM
Maksud
pelaksanaan SKM

adalah untuk mengukur tingkat kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan publik
yang
diselenggarakan
LKPP
melalui
nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

4

adalah
melakukan
Survei
Kepuasan
Masyarakat (SKM) kepada pengguna layanan
dengan mengukur kepuasan masyarakat
pengguna layanan.

Tujuan
pelaksanaan SKM
1. Melakukan evaluasi dan monitoring
pelayanan publik yang diselenggarakan
LKPP;
2.
Memberikan
rekomendasi
sebagai
bahan untuk menyusun kebijakan
dalam rangka peningkatan kualitas
penyelenggaraan Pelayanan Publik di
LKPP.

PENDAHULUAN

C
1.

Ruang
Lingkup

Unsur SKM
Berdasarkan peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggaraan
Pelayanan Publik, bahwa unsur SKM terdiri dari:

1

Persyaratan
Persyaratan adalah
syarat yang harus
dipenuhi dalam
pengurusan suatu
jenis pelayanan, baik
persyaratan teknis
maupun administratif.

4

Biaya/Tarif *)
Biaya/Tarif adalah
ongkos yang dikenakan
kepada penerima
layanan dalam
mengurus dan/atau
memperoleh pelayanan
dari penyelenggara
yang besarnya
ditetapkan berdasarkan
kesepakatan antara
penyelenggara dan
masyarakat.

2

Sistem,
Mekanisme,
dan Prosedur
Prosedur adalah
tata cara pelayanan
yang dibakukan bagi
pemberi dan penerima
pelayanan, termasuk
pengaduan.

5

Produk
Spesifikasi Jenis
Pelayanan
Produk spesifikasi
jenis pelayanan
adalah hasil pelayanan
yang diberikan dan
diterima sesuai
dengan ketentuan
yang telah ditetapkan.
Produk pelayanan ini
merupakan hasil dari
setiap spesifikasi jenis
pelayanan.

3

Waktu
Penyelesaian
Waktu Penyelesaian
adalah jangka waktu
yang diperlukan untuk
menyelesaikan seluruh
proses pelayanan dari
setiap jenis pelayanan.

6

Kompetensi
Pelaksana **)
Kompetensi Pelaksana
adalah kemampuan
yang harus dimiliki oleh
pelaksana meliputi
pengetahuan, keahlian,
keterampilan, dan
pengalaman.

5

PENDAHULUAN

7

Perilaku
Pelaksana **)
Perilaku Pelaksana
adalah sikap petugas
dalam memberikan
pelayanan.

8

Penanganan
Pengaduan,
Saran, dan
Masukan
Penanganan
pengaduan, saran
dan masukan, adalah
tata cara pelaksanaan
penanganan pengaduan
dan tindak lanjut.

9

Sarana dan
Prasarana
Sarana adalah segala sesuatu
yang dapat dipakai sebagai
alat dalam mencapai maksud
dan tujuan. Prasarana
adalah segala sesuatu yang
merupakan penunjang utama
terselenggaranya suatu
proses (usaha, pembangunan,
proyek). Sarana digunakan
untuk benda yang bergerak
(komputer, mesin) dan
prasarana untuk benda yang
tidak bergerak (gedung).

Catatan:
*) Unsur 4, dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika dalam suatu peraturan perundangan
biaya tidak dibebankan kepada penerima layanan (konsumen). Contoh: pembuatan KTP, biaya oleh UU
dinyatakan gratis.
**) Unsur 6 dan Unsur 7, dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika jenis layanan yang akan
disurvei berbasis website.
Pada SKM LKPP Tahun 2020, untuk pelayanan publik yang telah berbasis website terdapat penambahan
pertanyaan pada unsur 6 dan unsur 7 yaitu pertanyaan terkait dengan Performa aplikasi.

2.

Jenis Pelayanan

Meskipun sampai dengan saat ini LKPP telah menetapkan 33 Jenis Pelayanan yang memiliki
Standar Pelayanan, namun pada SKM Tahun 2020, jenis pelayanan yang dilakukan survei
pada laporan ini adalah pelayanan yang sudah berjalan lebih dari 1 tahun dan memiliki standar
pelayanan, dengan tujuan untuk mengatasi terjadinya sampling error dan agar pengisian
instrumen pelayanan oleh masyarakat hasilnya tidak bias.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, terdapat 20 Jenis pelayanan yang memenuhi kriteria
tersebut yang selanjutnya akan dilakukan SKM yaitu :
1. Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID);
2.
Pelayanan
Penafsiran
Peraturan
Perundang-Undangan
Tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3.
Pelayanan Konsultasi Tatap Muka
mengenai Rencana Umum Pengadaan,
Monev PBJP, dan Penayangan Daftar
Hitam;
4.
Pelayanan Permohonan Sosialisasi/
Bimbingan Teknis/Pelatihan mengenai
Rencana Umum Pengadaan, Monev
PBJP, dan Penayangan Daftar Hitam;
5. Pelayanan Penayangan Barang/Jasa
pada E Katalog;

6

6. Pelayanan E Purchasing;
7. Pelayanan Dukungan Pengguna SPSE
Melalui LPSE Support;
8. Pelayanan Dukungan Pengguna SPSE
Melalui Datang Langsung ke LKPP;
9. Pelayanan Dukungan Pengguna SPSE
Melalui Call Center;
10.
Pelayanan Ujian Sertifikasi Keahlian
Tingkat Dasar Pengadaan Barang/
Jasa;
11. Pelayanan Ujian Sertifikasi Keahlian
Pengadaan Barang/ Jasa Berbasis
Kompetensi;

PENDAHULUAN

12. Fasilitasi Pelatihan Pengadaan Barang/
Jasa;
13. Pelayanan Advokasi dan Permasalahan
Melalui Kontrak Surat;
14. Pelayanan Advokasi dan Permasalahan
Melalui Kontrak Tatap Muka;
15. Pelayanan Advokasi dan Permasalahan
Melalui Kontrak Website;
16. Pelayanan Pemberian Keterangan Ahli;

3.

17.
Pelayanan
Pembentukan
dan
Pembinaan Karier Jabatan Fungsional
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
18. Pelayanan Penilaian DUPAK Jabatan
Fungsional PPBJ;
19. Pelayanan Verifikasi Penilaian Mandiri
Pengukuran
Tingkat
Kematangan
UKPBJ;
20.
Pelayanan Pelaksanaan Penyesuaian/
Inpassing
Jabatan
Fungsional
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Metodologi dan Teknis
Pelaksanaan Survei

1) Pelaksanaan Survei (Pengumpulan Data)
Pengumpulan data SKM tahun 2020 dilaksanakan secara offline dan online.
OFFLINE
Pelaksanaan secara offline dilakukan dengan cara
membagikan kuesioner secara langsung kepada responden
yaitu masyarakat pengguna layanan LKPP.
ONLINE
Sedangkan secara online dilakukan dengan membagikan
media online yaitu google form yang dapat diakses oleh
melalui link http://bit.ly/SKMLKPP2020.
Sebagian besar pengumpulan data SKM tahun 2020 dilaksanakan secara online, hal ini
disebabkan karena adanya situasi global termasuk di Indonesia yang menghadapi wabah
virus Covid-19. Pada kondisi ini, masyarakat dihimbau untuk melakukan social distancing,
untuk mencegah penularan virus ini, sehingga pada situasi seperti ini akan sangat sulit apabila
pengumpulan data dilaksanakan secara offline.
Pelaksanaan survei secara offline hanya dapat dilaksanakan satu kali di Provinsi Nusa Tenggara
Barat yaitu pada bulan Maret 2020 (sebelum terjadinya pandemi Virus Covid-19). Setelah itu,
pelaksanaan survei dilaksanakan secara online yang dilaksanakan sejak Bulan Mei 2020 melalui
surat resmi LKPP Nomor: 4799/SES/05/2020 tanggal 04 Mei 2020 yang ditujukan kepada
Sekretaris Jenderal/Utama Kementerian/Lembaga dan Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi
seluruh Indonesia.
Populasi dalam survei ini adalah para pelaku pengadaan berdasarkan ketentuan Pasal 8
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan
individu lainnya yang dinilai memiliki keterikatan dengan jenis pelayanan LKPP. Sedangkan
responden adalah individu yang pernah mendapatkan jenis pelayanan LKPP.
Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dikarenakan belum tersedianya
sampling frame dari populasi. Dengan teknik ini, seluruh responden yang mengisi survei online
terpilih sebagai sampel. Hal ini dimaksudkan agar penggunaan sampel besar diharapkan akan
menghasilkan dugaan yang mendekati keadaan populasi. Sebaliknya, bila menggunakan
sampel yang relatif kecil, tidak bisa dilakukan generalisasi terhadap populasi.

7

PENDAHULUAN

2) Metode Analisis Data
Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 14 Tahun
2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik terdapat
beberapa metode analisis yang digunakan antara lain:
a) Uji Validitas
Untuk memastikan bahwa pengisian
kuesioner menghasilkan data yang valid
dan reliable, terlebih dahulu dilakukan uji
coba terhadap kuesioner online terhadap
20 Jenis Pelayanan, yang masing-masing
pelayanan memiliki 9 indikator penilaian.
Hasil uji coba instrumen akan digunakan
untuk menguji keakuratan dan konsistensi
kuesioner
online
dalam
mengukur
kepuasan masyarakat. Analisis Validitas
dan Reliabilitas umumnya digunakan
untuk menguji kedua hal tersebut.
Uji validitas digunakan dalam mengukur
apakah data yang diperoleh dari
responden valid atau tidak. Dengan kata

lain, suatu instrumen penelitian dapat
menghasilkan data yang valid, apabila
instrumen tersebut dapat digunakan untuk
mengukur apa yang seharusnya diukur.
Untuk mengidentifikasi apakah setiap
indikator penilaian itu valid atau tidak,
dapat diketahui dengan mengkorelasikan
antara skor yang diperoleh pada masingmasing indikator penilaian dengan skor
total individu. Pengambilan keputusan
berdasarkan pengujian signifikansi dapat
diketahui
dengan
membandingkan
dengan tingkat signifikan α =0,05. Jika
nilai sign < α, maka indikator penilaian
dapat dinyatakan valid, jika sign ≥ α maka
butir tersebut tidak valid.

b) Uji Reliabilitas
Uji Reabilitas adalah serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki
konsistensi bila pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan berulang.
Suatu konstruktur atau variabel dikatakan reliabel, jika memiliki nilai alpha cronbach ≥
0,50.
c) Analisis Univariate
Analisis Univariate adalah analisa yang
dilakukan untuk setiap variabel dari hasil
penelitian yang berfungsi untuk meringkas
kumpulan
data
hasil
pengukuran
sedemikian rupa sehingga kumpulan data
tersebut berubah menjadi informasi yang
berguna. Peringkasan tersebut dapat
berupa ukuran statistik, tabel, grafik.
Analisis univariate lebih sering dikenal
dengan Analisis Deskriptif.
Analisa ini untuk menggambarkan data
variabel yang terkumpul (memaparkan

hasil
temuan)
tanpa
bermaksud
memberikan kesimpulan. Hasil analisa
ini merupakan deskripsi (penjabaran)
temuan hasil survei berupa data statistik,
seperti: frekuensi distribusi, tabulasi data
dan persentase yang diwujudkan dalam
grafik atau gambar serta perhitungan
deskriptif dari masing-masing unsur
yang disurvei. Proses analisa univariat
dapat dilakukan dengan menggunakan
perhitungan analisa deskriptif program
SPSS (Statistical Package for Social
Sciences).

d) Analisis Bivariate
Analisis Bivariate adalah analisis secara simultan terhadap dua variabel. Analisis Bivariate
terdiri atas metode-metode statistik inferensia yang digunakan untuk menganalisis data
dari suatu variabel penelitian. Analisis Bivariate memiliki tujuan untuk menguji perbedaan
dan mengukur hubungan/pengaruh antara dua variabel yang di teliti. Analisis Bivariate
untuk data Likert Ordinal dapat digunakan untuk menguji dan mengukur besarnya
hubungan (korelasi) antara masing-masing unsur kepuasan terhadap jenis pelayanannya.

8

PENDAHULUAN

Dalam aturan statistik, skala likert
merupakan skala pengukuran ordinal,
maka tidak bisa dilakukan operasi
matematika. Variabel ordinal atau biasa
disebut sebagai variabel dengan kategori
bertingkat, adalah variabel dengan nilai
yang berurut namun tidak bisa dilakukan
operasi matematika seperti penjumlahan
atau perkalian. Variabel ordinal menjadi
sulit dilakukan pengolahan lebih lanjut
karena antara kategori satu dengan
lainnya belum tentu memiliki jarak
yang sama. Sebagian besar peneliti
memperlakukan data ordinal khususnya
skala likert sebagai data interval. Padahal
data ordinal yang langsung diolah dan
diperlakukan sebagai data interval tanpa
melakukan proses konversi terlebih
dahulu akan berdampak fatal secara
statistik. Terdapat beberapa sifat data
ordinal, yakni (a) tidak dapat menghitung
matriks varian kovarian, karena skala
ordinal tidak dapat menghitung rata-rata
dan simpangan baku, dan (b) selanjutnya
tidak dapat menghitung statistik-statistik
yang diperlukan dalam analisis lanjutan
seperti analisis faktor. Dengan demikian
ketika data ordinal “dipaksakan” menjadi
data interval tanpa melalui prosedur
yang sesuai maka hasil penelitian dapat

menyesatkan.
Ketika sebuah penelitian menggunakan
data likert ordinal, maka penggunaan
matrik korelasi Pearson sebagai input
bagi analisis faktor menjadi tidak tepat
lagi. Ketika item jawaban yang dihasilkan
memiliki distribusi yang simetris serta
unimodal, dan perbedaan antara item
tidak terlalu besar, maka analisis faktor
yang dihasilkan berdasarkan matriks
korelasi
product-moment
(Pearson)
diharapkan dapat menghasilkan nilai
estimasi yang bermakna (Hofstee et al.,
1998; McDonald,1999). Ferrando (2009)
menyatakan bahwa ketika hal-hal tersebut
tidak terpenuhi, maka analisis faktor dapat
menghasilkan estimasi “loading” yang
bias. Kondisi diperburuk jika terdapat
perbedaan yang sangat besar dari item
jawaban dan memiliki distribusi jawaban
yang ekstrem dengan kemencengan yang
berlawanan. Ketika penyimpangan pada
analisis faktor dikhawatirkan terjadi, maka
alternatif yang direkomendasikan adalah
penggunaan matriks korelasi polikhorik
(Polychoric Correlation Matrix / PCC
Matrix) daripada matriks korelasi Pearson
sebagai input bagi analisis faktor (Lee et
al., 2012).

e) Analisis Sentimen
Analisis Sentimen merupakan proses
memahami, mengekstrak dan mengolah
data tekstual secara otomatis untuk
mendapatkan informasi sentimen yang
terkandung dalam suatu kalimat opini.
Analisis sentimen dilakukan untuk melihat
pendapat atau kecenderungan opini
terhadap sebuah masalah atau objek
oleh seseorang, apakah cenderung
berpandangan atau beropini negatif atau
positif. Salah satu contoh penggunaan
analisis sentimen dalam dunia nyata
adalah identifikasi kecenderungan pasar
dan opini pasar terhadap suatu objek
barang. Besarnya pengaruh dan manfaat
dari analisis sentimen menyebabkan
penelitian dan aplikasi berbasis analisis

sentimen berkembang pesat.
Salah satu bentuk visualisasi dalam analisis
sentimen adalah word cloud. Word cloud
(disebut juga text cloud atau tag cloud)
merupakan salah satu metode untuk
menampilkan data teks secara visual.
Grafik ini populer dalam text mining karena
mudah dipahami. Dengan menggunakan
word cloud, gambaran frekuensi katakata dapat ditampilkan dalam bentuk
yang menarik namun tetap informatif.
Semakin sering satu kata digunakan, maka
semakin besar pula ukuran kata tersebut
ditampilkan dalam word cloud.

3) Tim SKM
SKM LKPP dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala LKPP
Nomor 178 Tahun 2020 tentang Tim Penyusun SKM (terlampir).

9

PENDAHULUAN

4) Jadwal SKM
Jadwal SKM LKPP tahun 2020 dilaksanakan pada bulan Februari – Desember 2020,
sebagaimana pada gambar berikut:

Februari

Maret - Juni

Juli - September

Desember

Penyusunan
Kuesioner SKM

Pelaksanaan
SKM

Pengolahan
Data SKM

Pelaporan
SKM

Gambar 1. Jadwal Kegiatan SKM 2020

10

PENDAHULUAN

Foto: Dokumentasi Humas LKPP

11

ANALISIS

02

ANALISIS

Foto: Dokumentasi Humas LKPP

12

ANALISIS

Indeks Kepuasan
Masyarakat LKPP
(IKM)

A

Tahun 2015 – 2020

Sejak tahun 2013 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah (LKPP) telah melaksanakan SKM dengan
indeks yang cenderung semakin meningkat. Sebagai
perbandingan, dalam 5 (lima) tahun terakhir nilai IKM
Penyelenggara Pelayanan Publik LKPP dari tahun 2015
sampai dengan 2020 adalah sebagai berikut:

Grafik 1. Perbandingan nilai IKM LKPP tahun 2015-2020

Pada grafik 1 diketahui bahwa nilai IKM LKPP terendah yakni pada tahun 2015 sebesar 78,32 dengan
kategori Baik, sedangkan tertinggi pada tahun 2020 sebesar 88,05 dengan kategori Baik.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14
tahun 2017 tentang penyusunan pedoman SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik bahwa kategori
penilaian kinerja pelayanan sebagaimana pada tabel berikut.
Nilai
Persepsi

Nilai Interval
(NI)

Nilai Interval
Konversi (NIK)

Mutu
Pelayanan (x)

Kinerja Unit
Pelayanan (y)

1

1,00 - 2,5996

25,00 - 64,99

D

Tidak Baik

2

2,60 - 3,064

65,00 - 76,60

C

Kurang Baik

3

3,0644 - 3,532

76,61 - 88,30

B

Baik

4

3,5324 - 4,00

88,31 - 100,00

A

Sangat Baik

Tabel 1. Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu
Pelayanan dan Kerja Unit Pelayanan

13

ANALISIS

B

Jumlah
Responden Tiap
Jenis Pelayanan

SKM LKPP Tahun 2020 dilakukan pada 20 Jenis Pelayanan dengan jumlah responden yang mengisi
kuesioner sebanyak 2507 orang. Responden hanya mengisi kuesioner untuk pelayanan yang pernah
diterima. Dari 2507 orang, tidak semuanya pernah mendapatkan ke 20 jenis pelayanan. Adapun
rincian jumlah responden per jenis pelayanan dapat dilihat pada Tabel 2.

JENIS PELAYANAN

RESPONDEN

Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

647

Pelayanan Penafsiran Peraturan Perundang-Undangan tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

757

Pelayanan Konsultasi Tatap Muka mengenai Rencana Umum
Pengadaan, Monev PBJP, dan Penayangan Daftar Hitam

553

Pelayanan Permohonan Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Pelatihan
mengenai Rencana Umum Pengadaan, Monev PBJP, dan
Penayangan Daftar Hitam

868

Pelayanan Penayangan Barang/Jasa pada E Katalog
Pelayanan E Purchasing
Pelayanan Dukungan Pengguna SPSE Melalui LPSE Support

984
783
655

Pelayanan Dukungan Pengguna SPSE Melalui Datang Langsung
ke LKPP

372

Pelayanan Dukungan Pengguna SPSE Melalui Call Center

268

Pelayanan Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan
Barang/Jasa
Pelayanan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa
Berbasis Kompetensi
Fasilitasi Pelatihan Pengadaan Barang/ Jasa
Pelayanan Advokasi dan Permasalahan Kontrak Surat
Pelayanan Advokasi dan Permasalahan Kontrak Tatap Muka
Pelayanan Advokasi dan Permasalahan Kontrak Website
Pelayanan Pemberian Keterangan Ahli
Pelayanan Pembentukan dan Pembinaan Karier Jabatan
Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

1032
674
1209
112
187
96
86
144

Pelayanan Penilaian DUPAK Jabatan Fungsional PPBJ

75

Pelayanan Verifikasi Penilaian Mandiri Pengukuran Tingkat
Kematangan UKPBJ

85

Pelayanan Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Jabatan
Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

129

Tabel 2. Jumlah responden pada setiap jenis pelayanan

14

ANALISIS

C

Profil
Responden

Profil responden SKM dikelompokkan menurut Jenis Kelamin, Pendidikan, dan peran/jabatan
responden. Profil tersebut disajikan pada uraian di bawah ini:

Jenis
Kelamin

Secara umum responden SKM LKPP tahun 2020 sebagian besar adalah Laki-laki.
Secara rinci responden berdasarkan jenis kelamin disajikan pada grafik 2 berikut.

Grafik 2. Persentase Jenis Kelamin responden SKM LKPP
Tahun 2020

Pada grafik 2 dapat diketahui bahwa dari 2507 responden diketahui yang
berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1850 orang atau sekitar 74%, sedangkan
jumlah responden perempuan sebanyak 657 orang atau sekitar 26%.

Pendidikan

Tingkat Pendidikan responden yang menjadi pengguna jasa pelayanan LKPP
pada tahun 2020 sebagian besar telah menempuh jenjang perguruan tinggi,
baik jenjang S-1, S-2, dan di atas S-2 sebagaimana disajikan pada grafik 3 berikut:

Grafik 3. Kelompok responden berdasarkan tingkat Pendidikan

Pada gambar 2 dari 2507 jumlah responden SKM LKPP Tahun 2020 terbanyak
dengan jenjang Pendidikan S-2/sederajat dengan jumlah 1159 orang, dan
responden yang paling sedikit yakni dengan pada jenjang Pendidikan Di atas
S-2 sebanyak 29 orang.

15

ANALISIS

Peran/
Jabatan

Dari 2507 responden SKM LKPP tahun 2020 memiliki peran/jabatan utama
yang beragam, sebagaimana disajikan pada grafik 4 berikut.

Grafik 4. Penyebaran responden berdasarkan peran/jabatan

Pada grafik 4 tersebut diketahui bahwa responden dengan peran/jabatan
tertinggi ialah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebanyak 671 orang,
sedangkan responden dengan peran/jabatan terendah adalah Aparat
Penegak Hukum (APH) sebanyak 2 orang.

D

Perbandingan Hasil Penilaian
Indeks Kepuasan Masyarakat
Per Jenis Pelayanan

Perbandingan hasil penilaian SKM atas penyelenggaraan pelayanan publik pada masing-masing unit
pelayanan tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.

JENIS PELAYANAN

HASIL
2019
2020

KENAIKAN/
PENURUNAN

Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

84,14

-4,17

Pelayanan Penafsiran Peraturan Perundang-Undangan tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

83,89

88,18

4,29

Pelayanan Konsultasi Tatap Muka mengenai Rencana Umum
Pengadaan, Monev PBJP, dan Penayangan Daftar Hitam

16

88,32

85,48

83,03

-2,45

ANALISIS

JENIS PELAYANAN

HASIL
2019
2020

KENAIKAN/
PENURUNAN

Pelayanan Permohonan Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Pelatihan
mengenai Rencana Umum Pengadaan, Monev PBJP, dan
Penayangan Daftar Hitam

81,95

87,00

5,04

Pelayanan Penayangan Barang/Jasa pada E Katalog

82,99

94,01

11,02

Pelayanan E Purchasing

86,54

95,55

9,02

Pelayanan Dukungan Pengguna SPSE Melalui LPSE Support

*)

93,59

93,59

Pelayanan Dukungan Pengguna SPSE Melalui Datang Langsung
ke LKPP

*)

88,93

88,93

Pelayanan Dukungan Pengguna SPSE Melalui Call Center

82,80

85,74

2,95

Pelayanan Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan
Barang/Jasa

87,64

94,87

7,23

Pelayanan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa
Berbasis Kompetensi

88,92

96,04

7,11

Fasilitasi Pelatihan Pengadaan Barang/ Jasa

89,61

96,20

6,59

Pelayanan Advokasi dan Permasalahan Kontrak Surat

*)

85,63

85,63

Pelayanan Advokasi dan Permasalahan Kontrak Tatap Muka

*)

90,22

90,22

Pelayanan Advokasi dan Permasalahan Kontrak Website

*)

84,31

84,31

Pelayanan Pemberian Keterangan Ahli

85,96

77,05

-8,92

Pelayanan Pembentukan dan Pembinaan Karier Jabatan
Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

74,69

84,38

9,69

Pelayanan Penilaian DUPAK Jabatan Fungsional PPBJ

73,25

84,60

11,35

Pelayanan Verifikasi Penilaian Mandiri Pengukuran Tingkat
Kematangan UKPBJ

83,71

76,89

-6,83

Pelayanan Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Jabatan
Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

81,12

90,67

9,55

84,15

88,05

3,90

Indeks Kepuasan Masyarakat
(Rata-rata LKPP)

Tabel 3. Nilai IKM per jenis pelayanan tahun 2019 - 2020

Keterangan:

*)

:
:
:
:
:
:
:

Mutu Pelayanan A (Sangat Baik: 88,31 – 100)
Mutu Pelayanan B (Baik: 76,61 – 88,30)
Mutu Pelayanan C (Kurang Baik: 65,00 – 76,60)
Mutu Pelayanan D (Tidak Baik: 25,00 – 64,99)
Palayanan tersebut sudah berjalan lebih dari 1 (satu) tahun, namun standar
pelayanannya baru ditetapkan pada tahun 2020, sehingga pada tahun 2019
pelayanan tersebut belum dilakukan survei
Mengalami Peningkatan
Mengalami Penurunan

17

ANALISIS

E
1.


Rincian Hasil Penilaian Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM)
Per Jenis Pelayanan

Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID)

Jumlah
Responden

SKM pada Jenis Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) tahun 2020 sebanyak 647 responden.

Hasil SKM
Hasil survei dengan jumlah responden sebanyak 647 orang menunjukkan nilai IKM terhadap
pelayanan PID sebesar 84,14. Berdasarkan nilai indeks tersebut dapat disimpulkan bahwa
Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mendapatkan kategori B
(Baik). Perbandingan nilai IKM pada Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) tahun 2019-2020 disajikan pada grafik berikut:

Grafik 5. Perbandingan nilai IKM tahun 2019 dan 2020 pada Pelayanan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Analisis
Sentimen

Gambar 2. Analisis sentimen pada pelayanan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID)

18

ANALISIS

Berdasarkan gambar analisis sentimen dapat ditunjukkan bahwa dari seluruh saran/masukan
yang disampaikan oleh responden pada pertanyaan terbuka untuk pelayanan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), sebanyak 91 % memberikan pendapat positif,
dan hanya 9% yang menyampaikan pendapat negatif. Pendapat positif dan pendapat negatif
apa saja yang disampaikan, dapat secara ringkas dilihat pada sebaran wordcloud pada
gambar 3.

Gambar 3. Sebaran wordcloud saran/masukan pada pelayanan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Berdasarkan gambar 3 menunjukkan bahwa kata-kata yang banyak disampaikan oleh
responden untuk pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) antara
lain adalah tingkatkan pelayanan, pertahankan, respon pelayanan dipercepat, sosialisasi
ditingkatkan, sudah baik, dan update informasi.

Saran dan Masukan
Beberapa Saran dan masukan yang diberikan responden untuk perbaikan pada Pelayanan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) antara lain:

1

Untuk dapat memberikan suatu edaran yang jelas untuk hal-hal yang diperbolehkan
sebagai konsumsi umum atau tidak.

2

Agar data atau informasi selalu di update.

3

Agar ada pengawasan dari tim PID sehingga data yang diterima dan diberikan kepada
yang membutuhkan valid dan update.

4

Kualitas aplikasi agar lebih memuat informasi yang detail sehingga pelanggan dapat
dengan mudah mendapatkan informasi

19

ANALISIS

Tanggapan dan Tindak Lanjut dari Pemilik Layanan
TANGGAPAN
yang diberikan oleh pemilik layanan sebagai berikut:

-

LKPP telah menetapkan Informasi Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar
Informasi Dikecualikan (DIK) LKPP yang dituangkan dalam SK PPID LKPP dan
dapat diakses melalui website ppid.lkpp.go.id (Regulasi). DIP dan DIK inilah
yang menjadi dasar melakukan pelayanan, dimana dimungkinkan ada beberapa
permintaan informasi yang ditolak jika termasuk dalam daftar informasi yang
dikecualikan. Selain itu LKPP telah menerbitkan Surat Edaran (SE) kepada K/L/PD
yang memuat informasi dokumen DIP dan DIK LKPP tidak menjadi ketentuan dari
Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). Lebih
lanjut untuk DIK tidak menjadi kewajiban untuk ditampilkan, hanya DIP saja.

-

Terkait dengan sosialisasi dan pelatihan yang berkesinambungan bukan menjadi
kewenangan LKPP, akan tetapi menjadi kewenangan Komisi Informasi Pusat.

-

PPID LKPP akan memperbaharui/memutakhirkan informasi publik sesuai dengan
jangka waktu berkala-nya dokumen.

-

KIP telah memberikan pilihan kepada K/L/PD untuk memilihi waktu berkala dalam
pemberian informasi kepada publik yaitu (tahunan, semesteran, dan triwulan).

-

Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi (Perki) bahwa informasi terbagi ke
dalam 3 kategori (berkala, setiap saat, dan serta merta), maka untuk informasi
yang bersifat setiap saat dan serta merta tidak ditayangkan dalam portal PPID,
namun pemohon dapat mengajukan permohonan informasi melalui website ppid.
lkpp.go.id.

TINDAK LANJUT

-
-

Untuk PPID LKPP sudah menerbitkan SK PPID, dimana saat ini BHSIK sedang
memperbaharui SK DIP dan DIK yang akan ditayangkan di website PPID LKPP.

-

Akan membuat dan mengupdate infografik yang menginformasikan dokumen
mana saja yang termasuk dalam kategori DIP atau DIK melalui media sosial LKPP

-

Akan dibuatkan modul/pedoman/user guide penggunaan website PPID

-

Akan meningkatkan koordinasi dengan Unit Organisasi Eselon II terkait
pemutakhiran informasi

-

20

Akan membuat dan meng-update infografik yang menginformasikan dokumen
mana saja yang termasuk dalam kategori DIP atau DIK melalui media sosial LKPP.

Untuk meningkatkan kualitas website PPID, PPID LKPP akan melakukan
pemutakhiran website PPID

ANALISIS

2.


Pelayanan Penafsiran Peraturan Perundang-Undangan
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Jumlah
Responden

SKM pada Jenis Pelayanan Penafsiran Peraturan Perundang-Undangan
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tahun 2020 sebanyak 757
responden.

Hasil SKM
Hasil survei dengan jumlah responden sebanyak 757 orang menunjukkan nilai Indeks
Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penafsiran Peraturan Perundang-Undangan
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebesar 88,18. Berdasarkan nilai indeks
tersebut dapat disimpulkan Pelayanan Penafsiran Peraturan Perundang-Undangan Tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mendapatkan kategori B (Baik). Perbandingan nilai IKM
pada Pelayanan Penafsiran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah tahun 2019 dan 2020 disajikan pada grafik berikut:

Grafik 6. Perbandingan nilai IKM tahun 2019 dan 2020 Pelayanan Penafsiran Peraturan
Perundang-Undangan Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Analisis
Sentimen

Gambar 4. Analisis Sentimen Pelayanan Penafsiran Peraturan PerundangUndangan Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

21

ANALISIS

Berdasarkan grafik sentimen analisis dapat ditunjukkan bahwa dari seluruh saran/masukan
yang disampaikan oleh responden pada pertanyaan terbuka untuk Pelayanan Penafsiran
Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebanyak
84 % memberikan pendapat positif, dan hanya 16% yang menyampaikan pendapat negatif.
Pendapat positif dan pendapat negatif apa saja yang disampaikan, dapat secara ringkas
dilihat pada sebaran wordcloud pada gambar 5.

Gambar 5. Sebaran Wordcloud saran/masukan pada Pelayanan Penafsiran Peraturan
Perundang-Undangan Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Berdasarkan gambar 5 menunjukkan bahwa kata-kata yang banyak disampaikan oleh
responden untuk Pelayanan Penafsiran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah antara lain adalah tingkatkan kompetensi petugas, pertahankan,
penyederhanaan percepatan perpu, sosialisasi layanan ditingkatkan, sudah baik, dan
pertahankan.

Saran dan Masukan
Saran dan masukan yang diberikan responden untuk perbaikan pada Pelayanan Penafsiran
Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah antara lain:
1
2

Mengingat tidak semua Pegawai/SDM memiliki kompetensi yang sama (pemahaman
Peraturan PBJ) maka sebaiknya dilakukan penyederhanaan peraturan.

3

Sosialisasi dan informasi pada aplikasi sipraja lebih diintensifkan.

4

Aplikasi Sipraja sebaiknya dikembangkan lagi agar lebih user friendly.

5

Agar lebih banyak memberikan contoh kasus di lapangan.

6

22

Lebih banyak sosialisasi kepada pimpinan daerah, apabila perlu dihadiri langsung oleh
gubernur, bupati dan walikota dan tidak boleh diwakilkan.

Respon terkait penafsiran peraturan baik yang melalui surat maupun konsultasi terlalu
lambat.

ANALISIS

Tanggapan dan Tindak Lanjut dari Pemilik Layanan
TANGGAPAN
yang diberikan oleh pemilik layanan sebagai berikut:

-

Untuk pimpinan daerah belum menjadi target khusus peserta yang diundang dalam
rangka penafsiran Peraturan Perundang-undangan Tentang Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah. Namun selama ini sudah ada beberapa pimpinan daerah yang
mengikuti jalannya pelaksanaan kegiatan dalam rangka penafsiran peraturan PBJP
meskipun persentase masih kecil.

-

Untuk mempermudah dalam memahami ketentuan yang ada (penyederhanaan),
telah disusun pedoman model dokumen sebagai turunan Perpres dan Perlem
(dalam proses).

-

Sudah dilakukan sosialisasi melalui webinar, social media, poster. Untuk
mempermudah penggunaan SIPRAJA sedang disusun user manual.

-

Untuk jawaban dari penafsiran tidak hanya berdasarkan teori saja, tetapi juga sudah
diberikan contoh implementasinya di lapangan.

-

Banyaknya konsultasi dalam bentuk rapat secara tatap muka dan daring, serta
pertanyaan yang masuk di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan
Pengadaan Umum yang tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang bertugas
merespon semuanya

TINDAK LANJUT

-

Akan dilakukan update pada aplikasi SIPRAJA

-

Terdapat google drive yang dapat diakses semua pegawai perihal implementasi
atau kasus di lapangan.

-

Akan dipertimbangkan membuat WA direktorat agar dapat merespon dengan
cepat

23

ANALISIS

3.


Pelayanan Konsultasi Tatap Muka mengenai Rencana Umum
Pengadaan, Monev PBJP, dan Penayangan Daftar Hitam

Jumlah
Responden

SKM pada Jenis Pelayanan Konsultasi Tatap Muka mengenai Rencana Umum
Pengadaan, Monev PBJP, dan Penayangan Daftar Hitam tahun 2020 sebanyak
553 responden.

Hasil SKM
Hasil survei dengan jumlah responden sebanyak 553 orang menunjukkan nilai Indeks Kepuasan
Masyarakat pada Pelayanan Konsultasi Tatap Muka mengenai Rencana Umum Pengadaan,
Monev PBJP, dan Penayangan Daftar Hitam sebesar 83,03. Berdasarkan nilai indeks tersebut
dapat disimpulkan Pelayanan Konsultasi Tatap Muka mengenai Rencana Umum Pengadaan,
Monev PBJP, dan Penayangan Daftar Hitam mendapatkan kategori B (Baik). Perbandingan
nilai IKM terhadap Pelayanan Konsultasi Tatap Muka mengenai Rencana Umum Pengadaan,
Monev PBJP, dan Penayangan Daftar Hitam tahun 2019 dan 2020 disajikan pada gambar
berikut:

Grafik 7. Perbandingan nilai IKM tahun 2019 dan 2020 Pelayanan Konsultasi Tatap Muka
mengenai Rencana Umum Pengadaan, Monev PBJP, dan Penayangan Daftar Hitam

Analisis
Sentimen

Gambar 6. Analisis Sentimen Pelayanan Konsultasi Tatap Muka mengenai Rencana
Umum Pengadaan, Monev PBJP, dan Penayangan Daftar Hitam

24

ANALISIS

Berdasarkan grafik sentimen analisis dapat ditunjukkan bahwa dari seluruh saran/masukan
yang disampaikan oleh responden pada pertanyaan terbuka untuk Pelayanan Konsultasi
Tatap Muka mengenai Rencana Umum Pengadaan, Monev PBJP, dan Penayangan Daftar
Hitam, sebanyak 76 % memberikan pendapat positif, dan 24% yang menyampaikan pendapat
negatif. Pendapat positif dan pendapat negatif apa saja yang disampaikan, dapat secara
ringkas dilihat pada sebaran wordcloud pada gambar 7.

Gambar 7. Sebaran Wordcloud saran/masukan pada Pelayanan Konsultasi Tatap Muka
mengenai Rencana Umum Pengadaan, Monev PBJP, dan Penayangan Daftar Hitam

Berdasarkan gambar 7 menunjukkan bahwa kata-kata yang banyak disampaikan oleh
responden untuk Pelayanan Konsultasi Tatap Muka mengenai Rencana Umum Pengadaan,
Monev PBJP, dan Penayangan Daftar Hitam antara lain adalah tingkatkan pelayanan, sudah
baik, kompetensi petugas ditingkatkan, performa aplikasi SIRUP ditingkatkan, dan cukup baik.

Saran dan Masukan
Beberapa Saran dan masukan yang diberikan responden untuk perbaikan pada Pelayanan
Konsultasi Tatap Muka mengenai Rencana Umum Pengadaan, Monev PBJP, dan Penayangan
Daftar Hitam antara lain:
1

Aplikasi SiRUP agar semakin baik lagi dan server sering down agar di maintenance lebih
baik lagi.

2

Harus sering mengadakan bimtek RUP.

3

SIRUP LKPP lambat update sehingga sering tidak sinkron dengan SIRUP daerah.

4

Aplikasi monev agar dapat terintegrasi dengan daerah.

5

Penayangan maupun turun tayang daftar hitam agar se-riil mungkin sehingga penyedia
yang layak/tidak layak ikut pengadaan bisa lebih akurat.

25

ANALISIS

Tanggapan dan Tindak Lanjut dari Pemilik Layanan
TANGGAPAN
yang diberikan oleh pemilik layanan sebagai berikut:

-

SIRUP merupakan aplikasi terpusat yang digunakan secara nasional baik oleh
Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) maupun Pemerintah Daerah sehingga
memerlukan dukungan layanan infrastruktur yang memadai seperti kapasitas dan
jumlah server yang memadai.

-

Penyempurnaan modul, konten, materi serta alat bantu lainnya seperti video tutorial
terus kami lakukan termasuk pemanfaatan media sosial dalam menyebarluaskan
konten dan informasi kepada seluruh stakeholders. Dalam situasi pandemi Covid19
kami juga melakukan inovasi dengan melakukan bimbingan teknis dan diseminasi
secara virtual.

-

Sampai dengan tahun 2020 penginputan RUP melalui aplikasi SIRUP, tetapi untuk
pemerintah daerah (pemda) yang aplikasi keuangannya sudah terintegrasi dengan
SIRUP, cukup admin PPE melakukan push data pada aplikasi keuangan daerahnya
agar tidak perlu menginput kembali di aplikasi SIRUP. kendala yang mungkin terjadi
karena Admin PPE Pemerintah Daerah tidak melakukan push data sehingga terjadi
perbedaan antara SIRUP lokal dengan data yang berada pada SIRUP Nasional. Pada
tahun 2021 Kemendagri akan melakukan integrasi dimana secara otomatis aplikasi
keuangan daerah akan terpusat di SIPD dan terintegrasi dengan aplikasi SIRUP.

-

Untuk mengakomodir kebutuhan tersebut, LKPP telah mengembangkan AMEL/
Monev Terdistribusi yang dapat dimanfaatkan dan dikelola oleh masing-masing
K/L/PD untuk melakukan monev pengadaan.

-

Penayangan maupun penurunan tayangan Sanksi Daftar Hitam dilakukan oleh PA/
KPA. Peraturan LKPP Nomor 17 tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah mengatur jangka waktu maksimal (paling
lambat) bagi PA/KPA untuk menayangkan atau turun tayang, yakni 5 hari kerja.
Namun demikian, ketepatan waktu tersebut tergantung dari kepatuhan PA/KPA
terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan tersebut.

TINDAK LANJUT

-

-

Pada bulan September hingga November 2020 dilakukan bimbingan teknis dan
diseminasi. Peserta bimbingan teknis kami kelompokkan ke dalam beberapa
kategori yaitu admin PPE, admin PA/KPA, admin PPK dan admin Fasilitator. Adapun
peserta kegiatan diseminasi kami tujukan kepada seluruh Kementerian/Lembaga
dan Pemerintah Daerah yang kami bagi ke dalam beberapa regional diseminasi.

-

Sudah diinfokan dan dijelaskan terkait dengan adanya kebutuhan untuk melakukan
push data oleh admin PPE pada dokumen Surat Persetujuan Integrasi.

-

26

Penambahan anggaran untuk peningkatan layanan infrastruktur IT sudah diusulkan
oleh Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan dalam DIPA LKPP
TA 2021.

LKPP telah mengembangkan AMEL/Monev Terdistribusi yang dapat dimanfaatkan
dan dikelola oleh masing-masing K/L/PD untuk melakukan monev pengadaan.

ANALISIS

4.



Pelayanan Permohonan Sosialisasi/Bimbingan Teknis/
Pelatihan mengenai Rencana Umum Pengadaan, Monev
PBJP, dan Penayangan Daftar Hitam

Jumlah
Responden

SKM pada Jenis Pelayanan Permohonan Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Pelatihan
mengenai Rencana Umum Pengadaan, Monev PBJP, dan Penayangan Daftar
Hitam tahun 2020 sebanyak 868 responden.

Hasil SKM
Hasil survei dengan jumlah responden sebanyak 868 orang menunjukkan nilai Indeks
Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Permohonan Sosialisasi/Bimbingan Teknis/
Pelatihan mengenai Rencana Umum Pengadaan, Monev PBJP, dan Penayangan Daftar
Hitam sebesar 87,00. Berdasarkan nilai indeks tersebut dapat disimpulkan Pelayanan
Penafsiran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
mendapatkan kategori B (Baik). Perbandingan nilai IKM terhadap Pelayanan Penafsiran
Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tahun 2019
dan 2020 disajikan pada grafik berikut:

Grafik 8. Perbandingan nilai IKM tahun 2019 dan 2020 Pelayanan Permohonan
Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Pelatihan mengenai Rencana Umum
Pengadaan, Monev PBJP, dan Penayangan Daftar Hitam

Analisis
Sentimen

Gambar 8. Analisis Sentimen Pelayanan Permohonan Sosialisasi/Bimbingan
Teknis/Pelatihan mengenai Rencana Umum Pengadaan, Monev PBJP,
dan Penayangan Daftar Hitam

27

ANALISIS

Berdasarkan grafik sentimen analisis dapat ditunjukkan bahwa dari seluruh saran/masukan
yang disampaikan oleh responden pada pertanyaan terbuka untuk analisis Pelayanan
Permohonan Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Pelatihan mengenai Rencana Umum Pengadaan,
Monev PBJP, dan Penayangan Daftar Hitam, sebanyak 92 % memberikan pendapat positif,
dan hanya 8% yang menyampaikan pendapat negatif. Pendapat positif dan pendapat negatif
apa saja yang disampaikan, dapat secara ringkas dilihat pada sebaran wordcloud pada
gambar 9.

Gambar 9. Sebaran Wordcloud saran/masukan pada Pelayanan Permohonan Sosialisasi/
Bimbingan Teknis/Pelatihan mengenai Rencana Umum Pengadaan, Monev
PBJP, dan Penayangan Daftar Hitam

Berdasarkan gambar 9 menunjukkan bahwa kata-kata yang banyak disampaikan oleh
responden untuk Pelayanan Permohonan Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Pelatihan mengenai
Rencana Umum Pengadaan, Monev PBJP, dan Penayangan Daftar Hitam antara lain adalah
tingkatkan pelayanan, sudah baik, sosialisasi ditambah, bimtek ditambah dan layanan ke
daerah.

Saran dan Masukan
Saran dan masukan yang diberikan responden untuk perbaikan pada Pelayanan Permohonan
Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Pelatihan mengenai Rencana Umum Pengadaan, Monev PBJP,
dan Penayangan Daftar Hitam antara lain:
1
2

Agar lebih ditingkatkan lagi informasi atas sosialisasi/bimtek/pelatihan mengenai
Rencana Umum Pengadaan, Monev PBJP terutama di daerah kabupaten sehingga
informasi tersebut merata tidak hanya Unit Layanan Pengadaan saja yang mengetahui
dan LKPP dapat memberikan sanksi kepada Unit Layanan Pengadaan tersebut.

3

Prosedur permohonan Sosialisasi/Bimtek /Pelatihan perlu disederhanakan.

4

Monev Pengadaan Barang/Jasa diperlukan, khususnya terhadap PBJ dalam kategori
kompleks.

5

28

Pemateri agar selalu update peraturan terkini mengenai pengadaan.

Alur pelayanan permohonan sosialisasi dipersingkat.

ANALISIS

Tanggapan dan Tindak Lanjut dari Pemilik Layanan
TANGGAPAN
yang diberikan oleh pemilik layanan sebagai berikut:

-

Pemateri memberikan pemaparan sesuai dengan tupoksi masing-masing dan tidak
dapat mengakomodir bilamana pertanyaan yang disampaikan tidak sesuai dengan
tupoksi.

-

Untuk Bimtek dan Sosialisasi kenapa diperuntukkan ULP karena hal ini tujuannya
agar ULP atau UKPBJ menyampaikan materi yang sudah diberikan kepada satuan
kerja atau OPD yang ada di daerahnya.

-

Sesuai SOP dibutuhkan waktu 5 hari kerja untuk koordinasi dan juga penjadwalan
SDM yang dimiliki Direktorat Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan.

-

Sebagai alat bantu dalam melakukan monitoring, LKPP telah mengembangkan AMEL
yang dapat memonitori proses pengadaan mulai dari perencanaan sampai serah
terima, serta pembayaran. melalui aplikasi tersebut diharapkan dapat membantu
stakeholder untuk melakukan monitoring terhadap paket pekerjaan terlebih yang
bersifat kompleks. Dalam AMEL, tersedia e-warning paket yang akan mengingatkan
jika ada paket pekerjaan yang belum dilaksanakan pada waktunya, serta paket
bermasalah yang menginformasikan jika ada paket pekerjaan yang perlu dilengkapi.

-

Sudah dipermudah stakeholder hanya perlu mengajukan surat resmi permohonan
sosialisasi untuk kemudian Person In Charge (PIC) LKPP dan pihak pengundang
saling berkoordinasi

29

ANALISIS

5.

Pelayanan Penayangan Barang/Jasa pada E-Katalog

Jumlah
Responden

SKM pada Jenis Pelayanan Penayangan Barang/Jasa pada E-katalog tahun
2020 sebanyak 984 responden.

Hasil SKM
Hasil survei dengan jumlah responden sebanyak 984 orang menunjukkan nilai Indeks Kepuasan
Masyarakat terhadap Pelayanan Penayangan Barang/Jasa pada E-katalog sebesar 94,01.
Berdasarkan nilai indeks tersebut dapat disimpulkan Pelayanan Penayangan Barang/Jasa
pada E-katalog mendapatkan kategori A (Sangat Baik). Perbandingan nilai IKM terhadap
Pelayanan Penayangan Barang/Jasa pada E-katalog tahun 2019 dan 2020 disajikan pada
gambar berikut:

Grafik 9. Perbandingan nilai IKM tahun 2019 dan 2020 Pelayanan E-katalog

Analisis
Sentimen

Gambar 10. Analisis Sentimen Pelayanan Penayangan Barang/Jasa pada E-Katalog

30

ANALISIS

Berdasarkan gambar sentimen analisis dapat ditunjukkan bahwa dari seluruh saran/masukan
yang disampaikan oleh responden pada pertanyaan terbuka untuk Pelayanan Penayangan
Barang/Jasa pada E-katalog, sebanyak 83 % memberikan pendapat positif, dan hanya 17%
yang menyampaikan pendapat negatif. Pendapat positif dan pendapat negatif apa saja yang
disampaikan, dapat secara ringkas dilihat pada sebaran wordcloud pada gambar 11.

Gambar 11. Sebaran Wordcloud saran/masukan pada Pelayanan Penayangan
Barang/Jasa pada E-Katalog

Berdasarkan gambar 11 menunjukkan bahwa kata-kata yang banyak disampaikan oleh
responden untuk Pelayanan Penayangan Barang/Jasa pada E-katalog antara lain adalah
variasi jumlah ditambah, tingkatkan pelayanan, sudah baik, server E-katalog ditambah dan
update ketersediaan produk.

Saran dan Masukan
Saran dan masukan yang diberikan responden untuk perbaikan pada Pelayanan E-katalog
antara lain:
1

Terkadang penyajian barang/jasa pada E-katalog membingungkan, mohon bisa
dibakukan/distandarkan sehingga setiap barang/jasa memiliki keseragaman dalam
pencarian.

2

E-katalog versi 5.0 sangat lambat untuk diakses, tidak bisa di print out dan tampilannya
tidak menarik seperti versi 4.0. Saran: Pakai versi 4.0 dengan update dengan
menyesuaikan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang
Jasa Pemerintah.

3

Lebih banyak dilaksanakan pelatihan untuk E-katalog terutama peserta dari admin
LPSE yang akan menjadi narasumber bimtek pada pelaksanaan E-katalog di daerah,
serta daerah dapat di berikan link dan akun untuk sesi pelatihan.

4

Sebaiknya E-katalog selalu di-update, jangan sampai produknya tampil di E-katalog,
tapi setelah dipesan tidak tersedia barangnya.

5

Penayangan E-katalog sektoral sebaiknya tidak memerlukan MoU dan Perjanjian Kerja
sama dulu antara LKPP dengan K/L. Tahapan ini membuat proses usulan E-katalog
sektoral menjadi sangat lambat/lama. Perlu kajian agar bisa lebih disederhanakan,
misalnya cukup usulan dari Kepala K/L atau yang ditunjuk kepada LKPP. Sehingga
proses nya bisa lebih cepat dan sederhana.

31

ANALISIS

Tanggapan dan Tindak Lanjut dari Pemilik Layanan

TANGGAPAN
yang diberikan oleh pemilik layanan sebagai berikut:
-

Produk ditampilkan berdasarkan komoditas yang ada, filter pencarian juga tersedia
dalam E-katalog Elektronik untuk memudahkan pengguna mencari produk yang
dibutuhkan.

-

E-Katalog versi 5 hadir untuk memperbaiki kekurangan pada E-katalog versi
4. Aplikasi E-katalog Elektronik akan terus dikembangkan untuk memudahkan
pengguna dalam proses pengadaan barang/jasa dari Katalog Elektronik. Surat
Pesanan sudah dapat di-generate dari E-purchasing.

-

Management Trainee (MT) untuk pegawai LPSE telah disediakan oleh Direktorat
Pengembangan SPSE, dan salah satu materi adalah E-purchasing. Selama ini sudah
banyak pegawai LPSE yang mendapatkan materi E-purchasing dari MT tersebut.
Apabila LPSE hendak melakukan pelatihan kepada PP/PPK, dapat menyampaikan
permohonan penggunaan akun pelatihan ke Direktorat Pengembangan Sistem
Katalog melalui LPSE Support.

-

Dalam kontrak katalog telah mewajibkan kepada Penyedia untuk menyediakan
barang sesuai dengan permintaan K/L/PD hal ini terkait dengan kewajiban penyedia
untuk ready stock.

-

Pada awalnya tujuan MoU sebagai komitmen awal sebelum dilakukan kerja sama
dan PKS mengatur mengenai batasan hak dan kewajiban Pengelola E-Katalog Lokal/
Sektoral dan LKPP sebagai penyelenggaraannya.

TINDAK LANJUT

-

-

Sudah dilakukan update E-katalog dari versi 4 ke versi 5 dan akan terus dikembangkan
agar memudahkan pengguna.

-

Pada kontrak sudah terdapat klausul yang mengharuskan penyedia menyediakan
barang/jasa.

-

32

Direktorat Pengembangan Sistem Katalog telah mengedarkan user guide dengan
ketetapan pada Surat Keputusan Deputi 2 Nomor 7 tahun 2020 Tentang Panduan
Penggunaan Aplikasi Katalog Elektronik Versi 5.0 dan sudah dilakukan sosialisasi.

Saat ini sedang dilakukan pengkajian untuk mengubah MoU penayangan menjadi
Surat Keputusan Kepala LKPP.

ANALISIS

6.

Pelayanan E-Purchasing

Jumlah
Responden

SKM pada Jenis Pelayanan E-purchasing tahun 2020 sebanyak 783 responden.

Hasil SKM
Hasil survei dengan jumlah responden sebanyak 783 orang menunjukkan nilai Indeks
Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan E-purchasing sebesar 95,55. Berdasarkan
nilai indeks tersebut dapat disimpulkan Pelayanan E-purchasing mendapatkan kategori A
(Sangat Baik). Perbandingan nilai IKM terhadap Pelayanan E-purchasing tahun 2019 dan
2020 disajikan pada gambar berikut:

Grafik 10. Perbandingan nilai IKM tahun 2019 dan 2020 Pelayanan E-Purchasing

Analisis
Sentimen

Gambar 12. Analisis Sentimen Pelayanan E-Purchasing

33

ANALISIS

Berdasarkan gambar sentimen analisis dapat ditunjukkan bahwa dari seluruh saran/masukan
yang disampaikan oleh responden pada pertanyaan terbuka untuk Pelayanan E-purchasing,
sebanyak 89 % memberikan pendapat positif, dan hanya 11% yang menyampaikan pendapat
negatif. Pendapat positif dan pendapat negatif apa saja yang disampaikan, dapat secara
ringkas dilihat pada sebaran wordcloud pada gambar 13.

Gambar 13. Sebaran wordcloud saran/masukan pada Pelayanan E-Purchasing

Berdasarkan gambar 13 menunjukkan bahwa kata-kata yang banyak disampaikan oleh
responden untuk Pelayanan E-purchasing antara lain adalah tingkatkan pelayanan, sudah
baik, dan sosialisasi E-purchasing.

Saran dan Masukan
Saran dan masukan yang diberikan responden untuk perbaikan pada Pelayanan E-purchasing
antara lain:
1

Aplikasi E-katalog agar terintegrasi dengan aplikasi lainnya.

2

Pelatihan untuk Admin LPSE agar bisa melatih PPK dan PP di daerah terkait E-purchasing.

4

Ada beberapa langkah yang membingungkan, lokasi tombol untuk melanjutkan ke
langkah berikutnya juga susah dikenali, pada saat pemesanan ke distributor tidak ada
bentuk notifikasi bahwa permintaan diterima atau tidak, tidak user friendly.

5

34

Mohon agar petugas lebih ramah dan dalam melayani pertanyaan seputar E-purchasing.

3

Dibuatkan aplikasi berbasis android agar lebih mudah dalam pelaksanaannya.

ANALISIS

Tanggapan dan Tindak Lanjut dari Pemilik Layanan
TANGGAPAN
yang diberikan oleh pemilik layanan sebagai berikut:

-

Integrasi sistem selalu ditingkatkan untuk mempermudah proses Pra Katalog
maupun E-purchasing. Saat ini aplikasi sudah terintegrasi dengan SiRUP, SIKaP,
TKDN.

-

Saat ini tidak ada petugas khusus untuk melayani permasalahan teknis aplikasi.
Permasalahan teknis aplikasi dapat disampaikan melalui LPSE Support untuk
ditindaklanjuti oleh tim teknis.

-

Management Trainee (MT) pada pegawai LPSE telah disediakan oleh Direktorat
Pengembangan SPSE, dan salah satu materi adalah E-purchasing. Selama ini sudah
banyak pegawai LPSE yang mendapatkan materi E-purchasing dari MT tersebut.

-

Aplikasi terus dikembangkan untuk memudahkan pengguna dalam pengadaan
barang/jasa melalui e-purchasing. Notifikasi email sudah tersedia sejak versi
sebelumnya, hanya saja email dari LKPP sering kali terblokir karena dianggap SPAM.

-

Sampai dengan saat ini belum tersedia aplikasi versi android maupun iOS.

-

Saat ini fitur chat sedang dinonaktifkan karena memiliki pengaruh terhadap
performance. Permasalahan teknis aplikasi dapat disampaikan melalui LPSE
Support.

35

ANALISIS

7.


Pelayanan Dukungan Pengguna SPSE
Melalui LPSE Support

Jumlah
Responden

SKM pada Jenis Pelayanan Dukungan Pengguna SPSE Melalui LPSE Support
tahun 2020 sebanyak 655 responden.

Hasil SKM
Hasil survei dengan jumlah responden sebanyak 655 orang menunjukkan nilai Indeks
Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dukungan Pengguna SPSE Melalui LPSE Support
sebesar 93,59. Berdasarkan nilai indeks tersebut dapat disimpulkan Pelayanan Dukungan
Pengguna SPSE Melalui LPSE Support mendapatkan kategori A (Sangat Baik). Pada tahun
2019 Pelayanan Dukungan Pengguna SPSE Melalui LPSE Support belum dilaksanakan
sehingga data yang ditampilkan merupakan data tahun 2020:

Grafik 11. Perbandingan nilai IKM tahun 2019 dan 2020 Pelayanan Dukungan
Pengguna SPSE Melalui LPSE Support
*) Layanan Dukungan Pengguna SPSE Melalui LPSE Support sudah berjalan lebih dari 1 (satu)
tahun, namun standar pelayanannya baru ditetapkan pada tahun 2020.

Analisis
Sentimen

Gambar 14. Analisis Sentimen Pelayanan Dukungan Pengguna
SPSE melalui LPS Support

36

ANALISIS

Berdasarkan gambar sentimen analisis dapat ditunjukkan bahwa dari seluruh saran/masukan
yang disampaikan oleh responden pada pertanyaan terbuka untuk Pelayanan Dukungan
Pengguna SPSE Melalui LPSE Support, sebanyak 92 % memberikan pendapat positif, dan
hanya 8% yang menyampaikan pendapat negatif. Pendapat positif dan pendapat negatif apa
saja yang disampaikan, dapat secara ringkas dilihat pada sebaran wordcloud pada gambar
15.

Gambar 15. Sebaran Wordcloud saran/masukan pada Pelayanan Dukungan
Pengguna SPSE Melalui LPSE Support

Berdasarkan gambar 15 menunjukkan bahwa kata-kata yang banyak disampaikan oleh
responden untuk Pelayanan Dukungan Pengguna SPSE Melalui LPSE Support antara lain
adalah tingkatkan pelayanannya, respon permasalahan dipercepat dan sudah baik.

Saran dan Masukan
Saran dan masukan yang diberikan responden untuk perbaikan pada Pelayanan Dukungan
Pengguna SPSE Melalui LPSE Support antara lain:
1

Tambah SDM dalam menerima keluhan pelanggan. tingkatkan aplikasi ke performa
lebih baik.

2

Pernah menyampaikan permasalahan error pada aplikasi SPSE, telah mendapatkan
tiket laporan, tetapi belum ada tindak lanjutnya.

3

Mohon keluhan, pertanyaan atau hambatan pada aplikasi eproc segera ditanggapi dan
ditindaklanjuti, karena kita sudah berkomitmen untuk melaksanakan pengadaan secara
elektronik, sehingga semua aktivitas dilaksanakan secara elektronik dan memiliki waktu/
jadwal yang sudah tertentu dan dapat dilihat oleh banyak pihak, sehingga jika ada
kesalahan (error) pada sistem atau ada hambatan apabila tidak segera ditindaklanjuti
akan sangat menghambat dan menjadi pertanyaan banyak pihak.

4

Seharusnya setiap permasalahan yang timbul pada aplikasi SPSE terutama proses
PBJ terutama kasus dokumen penawaran peserta tender yang tidak bisa dibuka
menggunakan aplikasi apendo dan sudah dilaporkan melalui aplikasi LPSE support bisa
segera dilayani dan segera mendapatkan jawabannya, kenyataannya mengecewakan
para pelaku PBJ khususnya pokja pemilihan.

5

Diperbanyak video melalui youtube terkait dengan informasi LPSE Support.

37

ANALISIS

Tanggapan dan Tindak Lanjut dari Pemilik Layanan
TANGGAPAN
yang diberikan oleh pemilik layanan sebagai berikut:
-

Beberapa kali terjadi maintenance ketika update LPSE support dari versi.1 menjadi
versi.2, maka jaringan akan tidak bisa diakses sampai selesai proses update.

-

Tiket tidak langsung ke helpdesk LKPP tetapi belum ada eskalasi dari LPSE K/L/PD
yang bersangkutan.

-

Sudah dilakukan penyebarluasan melalui kanal youtube eproc LKPP, serta sudah
terdapat user guide pada aplikasi LPSE Support.

TINDAK LANJUT

-
-

Koordinasi dengan PIC LPSE untuk menanyakan lebih lanjut mengenai tiket yang
telah dibuat.

-

Sudah ada user guide penggunaan LPSE support bagi penyedia dan non penyedia.

-

38

Terdapat pemberitahuan jika terjadi maintenance pada jaringan LPSE, biasanya
melalui aplikasi LPSE Support.

Sudah ada pengumuman di portal eproc dan sudah disampaikan di channel youtube
dan pada pelaksanaan bimtek.

ANALISIS

8.


Pelayanan Dukungan Pengguna SPSE Melalui
Datang Langsung ke LKPP

Jumlah
Responden

SKM pada Jenis Pelayanan Dukungan Pengguna SPSE Melalui Datang
Langsung ke LKPP tahun 2020 sebanyak 372 responden.

Hasil SKM
Hasil survei dengan jumlah responden sebanyak 372 orang menunjukkan nilai Indeks Kepuasan
Masyarakat terhadap Pelayanan Dukungan Pengguna SPSE Melalui Datang Langsung ke LKPP
sebesar 88,93. Berdasarkan nilai indeks tersebut dapat disimpulkan Pelayanan Dukungan
Pengguna SPSE Melalui Datang Langsung ke LKPP mendapatkan kategori A (Sangat Baik).
Pada tahun 2019 Pelayanan Dukungan Pengguna SPSE Melalui Datang Langsung ke LKPP
belum dilaksanakan sehingga data yang ditampilkan merupakan data tahun 2020:

Grafik 12. Perbandingan nilai IKM tahun 2019 dan 2020 Pelayanan Dukungan
Pengguna SPSE Melalui Datang Langsung ke LKPP
*) Layanan Dukungan Pengguna SPSE Melalui Datang Langsung ke LKPP sudah berjalan lebih
dari 1 (satu) tahun, namun standar pelayanannya baru ditetapkan pada tahun 2020.

Analisis
Sentimen

Gambar 16. Analisis Sentimen Pelayanan Dukungan Pengguna
SPSE Melalui Datang Langsung ke LKPP

39

ANALISIS

Berdasarkan grafik sentimen analisis dapat ditunjukkan bahwa dari seluruh saran/masukan
yang disampaikan oleh responden pada pertanyaan terbuka untuk Pelayanan Dukungan
Pengguna SPSE Melalui Datang Langsung ke LKPP, sebanyak 97 % memberikan pendapat
positif, dan hanya 3% yang menyampaikan pendapat negatif. Pendapat positif dan pendapat
negatif apa saja yang disampaikan, dapat secara ringkas dilihat pada sebaran wordcloud
pada gambar 17.

Gambar 17. Sebaran Wordcloud saran/masukan pada Pelayanan Dukungan
Pengguna SPSE Melalui Datang Langsung ke LKPP

Berdasarkan gambar 17 menunjukkan bahwa kata-kata yang banyak disampaikan oleh
responden untuk Pelayanan Dukungan Pengguna SPSE Melalui Datang Langsung ke LKPP
antara lain adalah tingkatkan pelayanannya, kompetensi petugas ditingkatkan , sudah baik,
dan akses layanan dipermudah.

Saran dan Masukan
Saran dan masukan yang diberikan responden untuk perbaikan pada Pelayanan Dukungan
Pengguna SPSE Melalui Datang Langsung ke LKPP antara lain:
1
2

Narasumber yang diharapkan dapat menjawab pertanyaan terkadang tidak ada di
tempat dan digantikan dengan petugas yang belum mahir dalam bidangnya.

3

40

Mohon pelayanan diterima oleh petugas yang kompeten / memahami SPSE, agar
permasalahannya cepat selesai.

Mohon ditambahkan ruang konsultasi dan tenaga ahli dalam memberikan solusi. Masih
sering merasakan antre dan menunggu dalam waktu yang lama.

ANALISIS

Tanggapan dan Tindak Lanjut dari Pemilik Layanan

TANGGAPAN
yang diberikan oleh pemilik layanan sebagai berikut:
-

Petugas yang melayani di PTSP adalah pegawai dari Seksi Layanan Dukungan
Pengguna, apabila penyelesaiannya memerlukan penanganan teknis bisa
berkoordinasi dengan helpdesk teknis/tim teknis.

-

petugas yang menjadi narasumber untuk menjawab serta melayani tamu yang
datang ke LKPP sudah terbagi menjadi helpdesk teknis dan helpdesk non teknis.

-

Berkaitan dengan ruang konsultasi yang berada di kantor LKPP merupakan
kebijakan dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

TINDAK LANJUT

- Apabila helpdesk teknis tidak ada di tempat tetap difasilitasi dengan meminta
nomor handphone yang bisa di hubungi untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh
helpdesk teknis, kemudian tamu akan di arahkan untuk membuat tiket pada aplikasi
LPSE support.

41

ANALISIS

9.


Pelayanan Dukungan Pengguna SPSE
Melalui Call Center

Jumlah
Responden

SKM pada Jenis Pelayanan Dukungan Pengguna SPSE Melalui Call Center
tahun 2020 sebanyak 268 responden.

Hasil SKM
Hasil survei dengan jumlah responden sebanyak 268 orang menunjukkan nilai Indeks
Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dukungan Pengguna SPSE Melalui Call Center
sebesar 85,74. Berdasarkan nilai indeks tersebut dapat disimpulkan Pelayanan Dukungan
Pengguna SPSE Melalui Call Center mendapatkan kategori B (Baik). Perbandingan nilai IKM
terhadap Pelayanan Dukungan Pengguna SPSE Melalui Call Center tahun 2019 dan 2020
disajikan pada gambar berikut:

Grafik 13. Perbandingan nilai IKM tahun 2019 dan 2020 Pelayanan
Dukungan Pengguna SPSE Melalui Call Center

Analisis
Sentimen

Gambar 18. Analisis Sentimen terhadap Pelayanan Dukungan
Pengguna SPSE Melalui Call Center

42

ANALISIS

Berdasarkan grafik sentimen analisis dapat ditunjukkan bahwa dari seluruh saran/masukan
yang disampaikan oleh responden pada pertanyaan terbuka untuk Pelayanan Dukungan
Pengguna SPSE Melalui Call Center, sebanyak 72 % memberikan pendapat positif, dan hanya
28% yang menyampaikan pendapat negatif. Pendapat positif dan pendapat negatif apa saja
yang disampaikan, dapat secara ringkas dilihat pada sebaran wordcloud pada gambar 19.

Gambar 19. Sebaran wordcloud saran/masukan pada Pelayanan Dukungan
Pengguna SPSE Melalui Call Center

Berdasarkan gambar 19 menunjukkan bahwa kata-kata yang banyak disampaikan oleh
responden untuk Pelayanan Dukungan Pengguna SPSE Melalui Call Center antara lain adalah
tingkatkan pelayanan, sudah baik, dan perbanyak kontak call center.

Saran dan Masukan
Saran dan masukan yang diberikan responden untuk perbaikan Pelayanan Dukungan
Pengguna SPSE Melalui Call Center antara lain:
1

Penyelesaian permasalahan terkait eproc/SPSE belum ditangani sampai akar
permasalahan sehingga harus banyak bertanya dan membutuhkan waktu ekstra,
mohon bisa ditingkatkan.

2

Saat menelepon, petugas meneruskan ke bagian yang lain namun tidak tersambung,
mohon kesiapan bagian lain (selain operator) untuk menerima pengaduan.

3

Selain melalui call center sebaiknya ada contact person.

4

Sebaiknya setiap pengaduan mendapatkan feedback terkait penyelesaiannya apakah
sudah tuntas atau belum.

5

Semoga pelayanannya semakin ditingkatkan sesuai SOP, pernah satu kali mendapat
jawaban yang kurang sopan dari call center dan setelah itu sudah saya laporkan.

43

ANALISIS

Tanggapan dan Tindak Lanjut dari Pemilik Layanan

TANGGAPAN
yang diberikan oleh pemilik layanan sebagai berikut:

-

Wewenang call center hanya sebatas menyampaikan informasi yang bersifat
umum seperti: cara mendaftar sebagai penyedia, status penyelesaian tiket di LPSE
Support, status akun penyedia, pemberitahuan maintenance dan informasi umum
lainnya. Sedangkan untuk penyelesaian permasalahan teknis diselesaikan melalui
LPSE Support.

-

Per tahun 2020 call center (144) hanya melayani pelayanan terkait aplikasi SPSE.

-

Sudah ada PIC LPSE (PM) per wilayah seperti Pusat, Sumatera, Sulawesi dll.

- Dari call center hanya bisa mengingatkan/mengklarifikasi tiket permasalahan yang
belum ditindaklanjuti berdasarkan informasi yang diterima. Sedangkan terkait
dengan tindak lanjut penyelesaian permasalahan diselesaikan oleh Helpdesk LKPP
tergantung pada kompleksitas tingkat permasalahannya.
-

Perlu klarifikasi lebih lanjut agar dapat ditindaklanjuti ke agen yang bersangkutan.

TINDAK LANJUT

-
-

44

Terkait permasalahan teknis diarahkan untuk membuat tiket pada aplikasi LPSE
support.
Sudah bernodin ke masing-masing UKE untuk menyampaikan contact person yang
dapat dihubungi terkait layanan pada UKE tersebut. Karena banyak komplain yang
diterima dari call center 144, setelah diteruskan ke nomor LKPP (021-29912450)
tidak mendapatkan penanganan karena keterbatasan nomor telepon LKPP untuk
menerima panggilan.

ANALISIS

10. Pelayanan Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat

Dasar Pengadaan Barang/Jasa
Jumlah
Responden

SKM pada Jenis Pelayanan Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan
Barang/Jasa tahun 2020 sebanyak 1032 responden.

Hasil SKM
Hasil survei dengan jumlah responden sebanyak 1032 orang menunjukkan nilai Indeks
Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan
Barang/Jasa sebesar 94,87. Berdasarkan nilai indeks tersebut dapat disimpulkan Pelayanan
Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa mendapatkan kategori A
(Sangat Baik). Perbandingan nilai IKM terhadap Pelayanan Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat
Dasar Pengadaan Barang/Jasa tahun 2019 dan 2020 disajikan pada gambar berikut:

Grafik 14. Perbandingan nilai IKM tahun 2019 dan 2020 Pelayanan Ujian
Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa

Analisis
Sentimen

Gambar 20. nalisis Sentimen Pelayanan Ujian Sertifikasi
A
Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa

45

ANALISIS

Berdasarkan grafik sentimen analisis dapat ditunjukkan bahwa dari seluruh saran/masukan
yang disampaikan oleh responden pada pertanyaan terbuka untuk Pelayanan Ujian
Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa, sebanyak 90 % memberikan
pendapat positif, dan hanya 10% yang menyampaikan pendapat negatif. Pendapat positif
dan pendapat negatif apa saja yang disampaikan, dapat secara ringkas dilihat pada sebaran
wordcloud pada gambar 21.

Gambar 21. Sebaran Wordcloud saran/masukan pada Pelayanan Ujian
Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa

Berdasarkan gambar 21 menunjukkan bahwa kata-kata yang banyak disampaikan oleh
responden untuk Pelayanan Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/
Jasa antara lain adalah tingkatkan pelayanan, sudah baik, perbanyak ujian sertifikasi, dan
perbanyak pelatihan.

Saran dan Masukan
i.

ii.

46

Saran dan masukan yang diberikan responden untuk perbaikan Pelayanan Ujian
Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan di LKPP
antara lain:
- Performa aplikasi ujian perlu ditingkatkan.
- Intensitas ujian perlu ditambah.
- Sebaiknya ada ruang informasi terkait pelayanan, jadwal pengujian dan persyaratan.
- Sebaiknya peserta ujian yang lulus langsung mendapatkan sertifikat.
Saran dan masukan yang diberikan responden untuk perbaikan Pelayanan Ujian
Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan di K/L/
PD antara lain:
- Ujian sertifikasi dilaksanakan secara Online.
- Pelayanan Ujian Sertifikasi tingkat Dasar agar diperbanyak, mengingat masih
banyak pegawai baru yang belum pernah mengikutinya atau mewajibkan seluruh
PNS mengikuti / memiliki sertifikasi tingkat dasar tersebut.
- Waktu pelaksanaan ujian terlalu singkat.
- Ujian sertifikasi bisa di adakan lebih sering sehingga akan banyak kesempatan
untuk yang belum lulus untuk mengulang ujian.
- Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana sehingga waktu pelayanan ujian
sertifikasi tingkat dasar pengadaan barang/jasa dapat berjalan dengan baik.
- Sebaiknya peserta ujian yang lulus langsung mendapatkan sertifikat.

ANALISIS

iii.

Saran dan masukan yang diberikan responden untuk perbaikan Pelayanan Ujian
Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan di LPPBJ
antara lain:
- Perlu dilaksanakan ujian sertifikasi secara periodik sesuai dengan perkembangan
aturan yang diperbaharui.
- Untuk menghindari calo sebaiknya dibatasi Lembaga yang berhak untuk
menyelenggarakannya.
- Waktu ujian diperpanjang.
- Kelulusan dari ujian Sertifikasi masih agak minim kemungkinan karena kurangnya
komitmen penyelenggara dalam meningkatkan tingkat kelulusan.
- Petugas yang dikirim untuk melaksanakan uji serifikasi PBJ relatif tidak ramah.
- Sebaiknya peserta ujian yang lulus langsung mendapatkan sertifikat.

Tanggapan dan Tindak Lanjut dari Pemilik Layanan
TANGGAPAN
yang diberikan oleh pemilik layanan sebagai berikut:

I.

Tanggapan yang diberikan oleh pemilik layanan pada Pelayanan Ujian Sertifikasi
Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan di LKPP sebagai
berikut:
- Saat ini sedang dikembangkan Ujian Berbasis Komputer (UBK) Versi 2 dan ppsdm.
lkpp.go.id yang diharapkan dapat meningkatkan performa dan keamanan.
- Pelaksanaan Ujian di Labkom LKPP, dibagi dalam 2 Pelaksanaan yaitu Ujian
Sertifikasi Dasar dan Kompetensi. Dalam 5 hari kerja, Ujian Dasar dilaksanakan
minimal 3 hari dan Ujian Kompetensi 2 hari.
- Informasi terkait Ujian Sertifikasi Dasar telah tersedia di portal ppsdm.lkpp.go.id.

II.

Tanggapan yang diberikan oleh pemilik layanan Pelayanan Ujian Sertifikasi Keahlian
Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan di K/L/PD sebagai berikut:
- Ujian dengan metode jarak jauh masih dalam pengembangan karena perlu
mempertimbangkan infrastruktur, keamanan dan kesiapan tempat uji.
- Rencana pelaksanaan Ujian Reguler di Daerah sudah diinfokan melalui booklet
yang disebar pada akhir tahun.
- Waktu pelaksanaan ujian sertifikasi dasar sesuai Keputusan Deputi Bidang
Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 75 Tahun 2019
pada poin 3.3 nomor 2c waktu pengerjaan Ujian Sertifikasi Dasar selama 120
menit.
- Pelaksanaan Ujian reguler di Daerah dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran
LKPP.
- Penentuan TUK sesuai dengan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan
dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Sistem
Manajemen Mutu Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa.

III.

Tanggapan yang diberikan oleh pemilik layanan Pelayanan Ujian Sertifikasi Keahlian
Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan di LPPBJ sebagai berikut:
- Pertanyaan atau soal sampai dengan saat ini sudah sesuai dengan regulasi
terbaru yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang Jasa Pemerintah dan Peraturan turunannya.
- Berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber
Daya Manusia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Sistem Manajemen Mutu Sertifikasi
Pengadaan Barang/Jasa poin 2.1 bahwa pihak yang dapat menjadi Pelaksana
Ujian Sertifikasi Dasar merupakan Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa
(LPPBJ) yang telah terverifikasi sebagai Pelaksana Ujian Sertifikasi Tingkat Dasar
Pengadaan Barang/Jasa (Sertifikasi Dasar).

47

ANALISIS

- Berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber
Daya Manusia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Sistem Manajemen Mutu Sertifikasi
Pengadaan Barang/Jasa bahwa waktu pengerjaan Ujian Sertifikasi Dasar selama
120 menit (sesuai nomor 3.3 tata cara pelaksanaan sertifikasi dasar poin 2c).
- Untuk meningkatkan pelayanan saat ini sudah dilaksanakan pelatihan service
excellent bagi beberapa Pengawas.

TINDAK LANJUT

I.

II.

Tindak lanjut Pelayanan Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/
Jasa yang dilaksanakan di K/L/PD adalah:
- Untuk ujian dengan metode jarak jauh sampai dengan saat ini masih dalam proses
pengembangan baik dari segi infrastruktur, keamanan serta kesiapan tempat
ujian.
- Peserta dapat mengakses informasi booklet pada portal di ppsdm.lkpp.go.id
dan mengetahui jadwal pada portal tersebut.
- Sesuai dengan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan
Sumber Daya Manusia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Sistem Manajemen Mutu
Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa. Standar waktu pelaksanaan Ujian Sertifikasi
Dasar adalah 120 menit.
- Ketersediaan jadwal ujian dapat dicek secara berkala di portal ppsdm.lkpp.go.id.
Peserta dapat mengikuti ujian di Labkom LKPP atau yang diselenggarakan oleh
LPPBJ di daerah.
- Melaksanakan verifikasi Tempat Ujian Kompetensi (TUK).

III.

48

Tindak lanjut Pelayanan Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/
Jasa yang dilaksanakan di LKPP adalah:
- Sedang dalam tahap pengembangan UBK Versi 2 dan pengembangan ppsdm.
lkpp.go.id
- Pelaksanaan Ujian Dasar sudah maksimal menggunakan labkom yang ada saat
ini.
- Peserta dapat mengakses Informasi terkait Ujian Sertifikasi Dasar di portal
ppsdm.lkpp.go.id.

Tindak lanjut Pelayanan Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/
Jasa yang dilaksanakan di LPPBJ adalah:
- Agar soal ujian lebih bervariasi dan lebih update maka setiap minggu telah
dilakukan penyusunan soal.
- Persyaratan Pelaksana Ujian Sertifikasi Dasar sudah sesuai dengan Keputusan
Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 75
Tahun 2019 tentang Sistem Manajemen Mutu Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa.
- Sesuai dengan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan
Sumber Daya Manusia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Sistem Manajemen Mutu
Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa. Standar waktu pelaksanaan Ujian Sertifikasi
Dasar adalah 120 menit.
- Instansi yang akan menugaskan Peserta untuk ikut Ujian Sertifikasi Dasar
diharapkan dapat menyeleksi Peserta terlebih dahulu.
- Pengawas Ujian akan diberikan pelatihan service excellent untuk meningkatkan
pelayanan.

ANALISIS

11.


Pelayanan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan
Barang/ Jasa Berbasis Kompetensi

Jumlah
Responden

SKM pada Jenis Pelayanan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa
Berbasis Kompetensi tahun 2020 sebanyak 674 responden.

Hasil SKM
Hasil survei dengan jumlah responden sebanyak 674 orang menunjukkan nilai Indeks
Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa
Berbasis Kompetensi sebesar 96,04. Berdasarkan nilai indeks tersebut dapat disimpulkan
Pelayanan Dukungan Pengguna SPSE Melalui Datang Langsung ke LKPP mendapatkan
kategori A (Sangat Baik). Perbandingan nilai IKM terhadap Pelayanan Dukungan Pengguna
SPSE Melalui Datang Langsung ke LKPP tahun 2019 dan 2020 disajikan pada gambar berikut:

Grafik 15. Perbandingan nilai IKM tahun 2019 dan 2020 Pelayanan Ujian
Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa Berbasis Kompetensi

Analisis
Sentimen

Gambar 22. Analisis Sentimen Pelayanan Ujian Sertifikasi Keahlian
Pengadaan Barang/ Jasa Berbasis Kompetensi

49

ANALISIS

Berdasarkan grafik sentimen analisis dapat ditunjukkan bahwa dari seluruh saran/masukan
yang disampaikan oleh responden pada pertanyaan terbuka untuk Pelayanan Ujian Sertifikasi
Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa Berbasis Kompetensi, sebanyak 87 % memberikan
pendapat positif, dan hanya 13% yang menyampaikan pendapat negatif. Pendapat positif
dan pendapat negatif apa saja yang disampaikan, dapat secara ringkas dilihat pada sebaran
wordcloud pada gambar 23.

Gambar 23. Sebaran wordcloud saran/masukan pada Pelayanan Ujian
Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa Berbasis Kompetensi

Berdasarkan gambar 23 menunjukkan bahwa kata-kata yang banyak disampaikan oleh
responden untuk Pelayanan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa Berbasis
Kompetensi antara lain adalah tingkatkan pelayanannya, sudah baik, dan perbanyak ujian
sertifikasi.

Saran dan Masukan
Saran dan masukan yang diberikan responden untuk perbaikan Pelayanan Ujian Sertifikasi
Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa Berbasis Kompetensi antara lain:
1

Agar lebih sering diadakan ujian sertifikasi.

2

Agar dilakukan kegiatan bimtek sebaiknya peserta diberikan Bimbingan Teknis terlebih
dahulu sebelum pelaksanaan ada ujian sertifikasi.

4

Banyaknya pejabat struktural yang belum memiliki sertifikat keahlian pengadaan
barang/jasa maka pelayanan ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa berbasis
kompetensi diutamakan kepada pejabat struktural.

5

50

Dalam Pelaksanaan Kompetensi, Petugas tidak meneliti berkas peserta dengan baik.

3

Hasil ujian sertifikasi diharapkan ujian kompetensi supaya tidak terlalu lama menunggu
terutama untuk peningkatan kompetensi tingkat lanjut.

ANALISIS

Tanggapan dan Tindak Lanjut dari Pemilik Layanan
TANGGAPAN
yang diberikan oleh pemilik layanan sebagai berikut:
-

Pelaksanaan ujian kompetensi dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran LKPP.

-

Petugas administrasi sertifikasi kompetensi hanya menerima berkas adapun untuk
valid atau tidaknya berkas/portofolio adalah kewenangan asesor. Panitia dari TUK
tidak membantu menginformasikan/verifikasi berkas permohonan Peserta.

-

Berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber
Daya Manusia Nomor PPSDM Nomor 75 Tahun 2019 tentang Sistem Manajemen
Mutu Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa bahwa peserta tidak diwajibkan mengikuti
pelatihan apabila sudah berpengalaman dibidang PBJP yang dibuktikan dengan
portofolio Peserta.

-

Sertifikasi Kompetensi ditujukan bagi Pelaku Pengadaan yang salah satu syaratnya
untuk mengikuti uji kompetensi adalah telah memiliki Sertifikat Dasar.

-

Berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber
Daya Manusia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Sistem Manajemen Mutu Sertifikasi
Pengadaan Barang/Jasa bahwa Direktorat Sertifikasi Profesi akan mengumumkan
hasil ujian sertifikasi kompetensi paling lambat 30 hari kerja setelah rapat keputusan.

TINDAK LANJUT

-

Menggunakan metode cost sharing dengan instansi pengusul.

-

Peserta dapat mengakses booklet untuk layanan pada portal ppsdm.lkpp.go.id
dan konsultasi apabila terdapat hal-hal yang belum dipahami melalui sertifikasi pbj.
lkpp.go.id.

-

Menginformasikan kepada Peserta agar dapat mengikuti Pelatihan untuk
meningkatkan kompetensi sebelum mengikuti uji kompetensi.

-

Pejabat struktural/Pelaku Pengadaan yang akan mengikuti Sertifikasi Kompetensi
harus lulus Ujian Sertifikasi Dasar.

-

Melaksanakan setiap tahapan sertifikasi kompetensi sesuai dengan standar dan
prosedur yang berlaku.

51

ANALISIS

12.

Fasilitasi Pelatihan Pengadaan Barang/ Jasa

Jumlah
Responden

SKM pada Jenis Fasilitasi Pelatihan Pengadaan Barang/ Jasa tahun 2020
sebanyak 1209 responden.

Hasil SKM
Hasil survei dengan jumlah responden sebanyak 1209 orang menunjukkan nilai Indeks
Kepuasan Masyarakat terhadap Fasilitasi Pelatihan Pengadaan Barang/ Jasa sebesar 96,20.
Berdasarkan nilai indeks tersebut dapat disimpulkan bahwa Fasilitasi Pelatihan Pengadaan
Barang/Jasa mendapatkan kategori A (Sangat Baik). Perbandingan nilai IKM terhadap
Fasilitasi Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa tahun 2019 dan 2020 disajikan pada grafik
berikut:

Grafik 16. Perbandingan nilai IKM tahun 2019 dan 2020 Fasilitasi Pelatihan
Pengadaan Barang/Jasa

Analisis
Sentimen

Gambar 24. Analisis Sentimen Fasilitasi Pelatihan Pengadaan
Barang/ Jasa

Berdasarkan grafik sentimen analisis dapat ditunjukkan bahwa dari seluruh saran/masukan
yang disampaikan oleh responden pada pertanyaan terbuka untuk pelayanan Fasilitasi
Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa, sebanyak 96 % memberikan pendapat positif, dan hanya
4% yang menyampaikan pendapat negatif. Pendapat positif dan pendapat negatif apa saja
yang disampaikan, dapat secara ringkas dilihat pada sebaran wordcloud pada gambar 25.

52

ANALISIS

Gambar 25. Sebaran wordcloud saran/masukan pada Fasilitasi Pelatihan
Pengadaan Barang/ Jasa

Berdasarkan gambar 25 menunjukkan bahwa kata-kata yang banyak disampaikan oleh
responden untuk Fasilitasi Pelatihan Pengadaan Barang/ Jasa antara lain adalah tingkatkan
pelayanannya, sudah baik, sarana prasarana ditingkatkan, dan perbanyak pelatihan.

Saran dan Masukan
Saran dan masukan yang diberikan responden untuk perbaikan Fasilitasi Pelatihan Pengadaan
Barang/ Jasa yang dilaksanakan di LKPP antara lain:
1
Pelatihan pengadaan Barang/Jasa sebaiknya diprioritaskan untuk Jabatan fungsional
PPBJ.
2 Peningkatan Pelatihan yang dilaksanakan sebaiknya diprioritaskan untuk Jabfung
PPBJ.
3
Kompetensi SDM PBJ diharapkan agar ditingkatkan dari sisi kuantitas dan kualitasnya.
4
Jangka waktu penetapan peserta pelatihan tidak jelas.
5
Hendaknya jumlah kuota peserta yang mengikuti pelatihan pengadaan barang/jasa
ditambah.
6
Kriteria peserta dan mekanisme penetapan peserta tidak jelas.
7
Untuk kompetensi petugas yang memberikan materi mohon lebih banyak yang lebih
berpengalaman terjun ke dunia pengadaan dan sebaiknya seluruh narasumber dari
LKPP.
Saran dan masukan yang diberikan responden untuk perbaikan Fasilitasi Pelatihan Pengadaan
Barang/ Jasa yang dilaksanakan di luar LKPP antara lain:
1
Sebaiknya LKPP memfasilitasi pelatihan pengadaan barang/jasa lebih banyak lagi,
karena pada saat ini untuk meningkatkan kompetensi melalui pelatihan peluangnya
banyak akan tetapi memerlukan biaya.
2 Sebaiknya dalam pelatihan diberikan contoh atau template dokumen-dokumen
pengadaan, karena itu sangat diperlukan dalam pelaksanaan pengadaan.
3
Agar dapat diberikan informasi Lembaga Pelatihan Swasta yang sudah terakreditasi/
diakui LKPP.
4
Agar pelatihan yang dilaksanakan dapat berlangsung lebih lama sehingga peserta
dapat memahami lebih baik lagi materi yang diberikan.
5
Untuk kompetensi petugas yang memberikan materi mohon lebih banyak yang lebih
berpengalaman terjun ke dunia pengadaan dan sebaiknya seluruh narasumber dari
LKPP.

53

ANALISIS

Tanggapan dan Tindak Lanjut dari Pemilik Layanan

TANGGAPAN
yang diberikan oleh pemilik layanan sebagai berikut:
I.

Tanggapan Fasilitasi Pelatihan Pengadaan Barang/ Jasa yang dilaksanakan di LKPP
adalah:
- Peserta yang dapat mengikuti pelatihan adalah peserta yang memenuhi
persyaratan sesuai dengan jenjang pelatihan masing-masing (untuk ujian
kompetensi fungsional diutamakan untuk JF PPBJ).
- Untuk jadwal penetapan peserta sudah sesuai dengan rundown yang
diinformasikan sebelum pelaksanaan pelatihan.
- Maksimal peserta pelatihan dalam 1 kelas adalah 40 orang (PBJ dasar) (25 orang
untuk kompetensi, JF). Apabila melebihi kuota akan difasilitasi selanjutnya.
- Untuk narasumber pelatihan pengalaman menjadi pelaku pengadaan tidak
menjadi syarat.

II.

Tanggapan Fasilitasi Pelatihan Pengadaan Barang/ Jasa yang dilaksanakan di luar
LKPP adalah:
- Pelaksanaan pelatihan dilaksanakan sesuai dengan kalender Pusdiklat yang
telah disusun yang bersumber dari DIPA LKPP, namun jika ada permintaan
pelaksanaan pelatihan dari K/L/PD pelatihan dapat dilaksanakan dengan
mekanisme cost sharing Antara K/L/PD dengan pusdiklat PBJ, selain itu Pusdiklat
PBJ memfasilitasi Pelatihan yang diselenggarakan oleh LPPBJ.
- Untuk contoh/template dokumen-dokumen pengadaan tidak ada pembelajaran
PBJ Dasar materi tersebut di berikan pada pelatihan Kompetensi/Jabfung.
Tujuan Pelatihan PBJ Dasar adalah mengetahui dan memahami Peraturan
Presiden Nomor 16 tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Sudah terdapat pada portal ppsdm.lkpp.go.id, Lembaga pelatihan PBJ (LPPBJ)
terakreditasi baik pemerintah dan swasta.
- Jumlah jam pelajaran (JP) pelatihan telah sesuai dengan Pedoman
penyelenggaraan dan kurikulum pelatihan.

TINDAK LANJUT

-
-

Mendorong LPPBJ (pemerintah dan Swasta) untuk melaksanakan pelatihan
kompetensi.

-

54

Tidak ada prioritas khusus karena memang antara JF dan Non JF berbeda pelatihan.

Jadwal penetapan peserta pelatihan sudah sesuai dengan ketentuan.

ANALISIS

13.


Pelayanan Advokasi dan Permasalahan Kontrak
Melalui Surat

Jumlah
Responden

SKM pada Jenis Pelayanan Advokasi dan Permasalahan Kontrak Melalui Surat
tahun 2020 sebanyak 112 responden.

Hasil SKM
Hasil survei dengan jumlah responden sebanyak 112 orang menunjukkan nilai Indeks
Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Advokasi dan Permasalahan Kontrak Melalui Surat
sebesar 85,63. Berdasarkan nilai indeks tersebut dapat disimpulkan Pelayanan Advokasi
dan Permasalahan Kontrak Surat mendapatkan kategori B (Baik). Pada tahun 2019 Jenis
Pelayanan Advokasi dan Permasalahan Kontrak Melalui Surat belum dilaksanakan sehingga
data yang ditampilkan merupakan data tahun 2020:

Grafik 17. Perbandingan nilai IKM tahun 2019 dan 2020 Pelayanan Advokasi
dan Permasalahan Kontrak Melalui Surat
*) Layanan Advokasi dan Permasalahan Kontrak Melalui Surat sudah berjalan lebih dari 1
(satu) tahun, namun standar pelayanannya baru ditetapkan pada tahun 2020.

Analisis
Sentimen

Gambar 26. Analisis Sentimen Pelayanan Advokasi dan
Permasalahan Kontrak Melalui Surat

55

ANALISIS

Berdasarkan grafik sentimen analisis dapat ditunjukkan bahwa dari seluruh saran/masukan
yang disampaikan oleh responden pada pertanyaan terbuka untuk Pelayanan Advokasi dan
Permasalahan Kontrak Melalui Surat, sebanyak 78 % memberikan pendapat positif, dan hanya
22% yang menyampaikan pendapat negatif. Pendapat positif dan pendapat negatif apa saja
yang disampaikan, dapat secara ringkas dilihat pada sebaran wordcloud pada gambar 27.

Gambar 27. Sebaran wordcloud saran/masukan pada Pelayanan Advokasi
dan Permasalahan Kontrak Melalui Surat

Berdasarkan gambar 27 menunjukkan bahwa kata-kata yang banyak disampaikan oleh
responden untuk Pelayanan Advokasi dan Permasalahan Kontrak Melalui Surat antara lain
adalah tingkatkan pelayanan, sudah baik, dan kompetensi ahli ditingkatkan, efektifkan
pendampingan hukum, surat balasan dipercepat.

Saran dan Masukan
Saran dan masukan yang diberikan responden untuk perbaikan Pelayanan Advokasi dan
Permasalahan Kontrak Melalui Surat antara lain:
1

2

LKPP diharapkan membentuk wadah dalam pendampingan pelaku pengadaan apabila
dipanggil Aparat Penegak Hukum (APH).

3

Jawaban surat atas pelayanan advokasi dan permasalahan kontrak agar dapat
diterbitkan dengan segera /tidak terlalu lama sejak tanggal konsultasi.

4

56

LKPP agar lebih proaktif dalam pembinaan atau pendampingan proses PBJ di K/L untuk
mengurangi permasalahan hukum PBJ sebagai bentuk perlindungan kepada pelaku
PBJ.

Seharusnya ada mekanisme pelacakan status surat konsultasi.

ANALISIS

Tanggapan dan Tindak Lanjut dari Pemilik Layanan
TANGGAPAN
yang diberikan oleh pemilik layanan sebagai berikut:

-

LKPP proaktif dalam melakukan awareness, sosialisasi dan peningkatan kompetensi
pelaku pengadaan dalam rangka melakukan pelayanan pendampingan namun
keputusan untuk didampingi oleh LKPP menjadi kewenangan dari K/L/PD. Untuk
Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat dan Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
sudah membentuk advisor, sedangkan Direktorat Penanganan Permasalahan
Hukum telah membentuk tim pendamping kontrak.

-

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 84. K/L/PD wajib
memberikan pelayanan hukum kepada Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dalam
menghadapi permasalahan hukum terkait Pengadaan Barang/Jasa. Sedangkan
bentuk intervensi LKPP ketika terjadi permasalahan hukum adalah melalui pelayanan
pemberian keterangan ahli.

-

Ketentuan waktu dalam memberikan jawaban surat telah sesuai dengan SOP yang
berlaku yaitu selama 14 Hari kalender.

TINDAK LANJUT

-

Akan lebih meningkatkan sosialisasi terkait pelayanan pendampingan terhadap
stakeholder.

-

Akan mengikutsertakan Biro hukum K/L/PD untuk mengikuti kegiatan Bimbingan
teknis atau sosialisasi agar memiliki pengetahuan yang luas terkait PBJ sehingga
dapat memberikan pendampingan apabila ada pelaku pengadaan di instansinya
yang dipanggil APH.

-

Dengan adanya e-office maka tracking posisi surat menjadi lebih mudah sehingga
dapat saling mengingatkan apabila ada surat yang belum dijawab.

57

ANALISIS

14.


Pelayanan Advokasi dan Permasalahan Kontrak
Melalui Tatap Muka

Jumlah
Responden

SKM pada Jenis Pelayanan Advokasi dan Permasalahan Kontrak Melalui Tatap
Muka tahun 2020 sebanyak 187 responden.

Hasil SKM
Hasil survei dengan jumlah responden sebanyak 187 orang menunjukkan nilai Indeks Kepuasan
Masyarakat terhadap Jenis Pelayanan Advokasi dan Permasalahan Kontrak Melalui Tatap
Muka sebesar 90,22. Berdasarkan nilai indeks tersebut dapat disimpulkan Jenis Pelayanan
Advokasi dan Permasalahan Kontrak Melalui Tatap Muka mendapatkan kategori A (Sangat
Baik). Pada tahun 2019 Jenis Pelayanan Advokasi dan Permasalahan Kontrak Melalui Tatap
Muka belum dilaksanakan sehingga data yang ditampilkan merupakan data tahun 2020
sebagai berikut.

Grafik 18. Perbandingan nilai IKM tahun 2019 dan 2020 Pelayanan Advokasi
dan Permasalahan Kontrak Melalui Tatap Muka
*) Layanan Advokasi dan Permasalahan Kontrak Melalui Tatap Muka sudah berjalan lebih dari
1 (satu) tahun, namun standar pelayanannya baru ditetapkan pada tahun 2020.

Analisis
Sentimen

Gambar 28. Analisis Sentimen Pelayanan Advokasi dan Permasalahan
Kontrak Melalui Tatap Muka

58

ANALISIS

Berdasarkan grafik sentimen analisis dapat ditunjukkan bahwa dari seluruh saran/masukan
yang disampaikan oleh responden pada pertanyaan terbuka untuk Pelayanan Advokasi dan
Permasalahan Kontrak Melalui Tatap Muka, sebanyak 90 % memberikan pendapat positif,
dan hanya 10% yang menyampaikan pendapat negatif. Pendapat positif dan pendapat
negatif apa saja yang disampaikan, dapat secara ringkas dilihat pada sebaran wordcloud
pada gambar 29.

Gambar 29. Sebaran wordcloud saran/masukan pada Pelayanan Advokasi
dan Permasalahan Kontrak Melalui Tatap Muka

Berdasarkan gambar 29 menunjukkan bahwa kata-kata yang banyak disampaikan oleh
responden untuk Pelayanan Advokasi dan Permasalahan Kontrak Melalui Tatap Muka antara
lain adalah tingkatkan pelayanannya, kompetensi petugas ditingkatkan, solusi permasalahan
dipercepat.

Saran dan Masukan
Saran dan masukan yang diberikan responden untuk perbaikan Pelayanan Advokasi dan
Permasalahan Kontrak Melalui Tatap Muka antara lain:
1

Jawaban konsultasi akan lebih bagus apabila ada bukti tertulis misalnya dalam bentuk
surat.

2

Perlu lebih banyak SDM untuk pelayanan advokasi.

3

Petugas yang melayani agar lebih kompeten.

4

Setiap pertanyaan tolong ditanggapi.

5

Antrian konsultasi tidak jelas.

59

ANALISIS

Tanggapan dan Tindak Lanjut dari Pemilik Layanan
TANGGAPAN
yang diberikan oleh pemilik layanan sebagai berikut:
-

Sesuai ketentuan SOP mengenai Pelayanan Terpadu, maka tidak diperkenankan
untuk memberikan lembar konsultasi kepada tamu. Dalam hal tamu membutuhkan
jawaban secara tertulis agar dapat berkirim surat secara resmi kepada LKPP.

-

Advokasi dilakukan dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu melalui daring atau tatap
muka langsung. Di dalam pelaksanaan Advokasi secara langsung (tatap muka) tetap
memperhatikan protokol kesehatan secara ketat.

-

Dalam memberikan advokasi, petugas yang melayani draft surat jawaban advokasi
hanya diperbolehkan untuk pegawai yang berstatus ASN. Sedangkan staf Non-PNS
belum dapat melayani draft surat jawaban advokasi.

-

Pada dasarnya seluruh pertanyaan yang masuk selalu ditanggapi oleh LKPP.
Namun ada beberapa pertanyaan yang dianggap bukan kewenangan LKPP yang
menjawabnya atau dengan kata lain pertanyaan yang ditanggapi hanya yang
menjadi kewenangan LKPP saja.

TINDAK LANJUT

-

-

Tindak lanjut akan menjadi bahan diskusi di internal Direktorat Advokasi Pemerintah
Pusat, Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah dan Direktorat Penanganan
Permasalahan Hukum.

-

60

Akan menyarankan Pelayanan Terpadu membuat papan informasi yang memuat
SOP bahwasanya Konsultasi tatap muka tidak dapat diberikan jawaban berupa
pernyataan tertulis, dalam hal tamu membutuhkan jawaban secara tertulis agar
dapat berkirim surat secara resmi kepada LKPP.

Apabila ada pertanyaan yang bukan wewenang LKPP, maka disarankan untuk
berkoordinasi dengan kementerian/lembaga/instansi yang lebih menguasai
substansi tersebut.

ANALISIS

15.


Pelayanan Advokasi dan Permasalahan Kontrak
melalui Website

Jumlah
Responden

SKM pada Jenis Pelayanan Advokasi dan Permasalahan Kontrak Melalui
Website tahun 2020 sebanyak 96 responden.

Hasil SKM
Hasil survei dengan jumlah responden sebanyak 96 orang menunjukkan nilai Indeks Kepuasan
Masyarakat terhadap Pelayanan Advokasi dan Permasalahan Kontrak Melalui Website
sebesar 84,31. Berdasarkan nilai indeks tersebut dapat disimpulkan Pelayanan Advokasi dan
Permasalahan Kontrak Melalui Website mendapatkan kategori B (Baik). Pada tahun 2019
Jenis Pelayanan Advokasi dan Permasalahan Kontrak Melalui Website belum dilaksanakan
sehingga data yang ditampilkan merupakan data tahun 2020:

Grafik 19. Perbandingan nilai IKM tahun 2019 dan 2020 Pelayanan Advokasi
dan Permasalahan Kontrak Melalui Website
*) Layanan Advokasi dan Permasalahan Kontrak Melalui Website sudah berjalan lebih dari 1
(satu) tahun, namun standar pelayanannya baru ditetapkan pada tahun 2020.

Analisis
Sentimen

Gambar 30. Analisis Sentimen Pelayanan Advokasi dan Permasalahan
Kontrak Melalui Website

61

ANALISIS

Berdasarkan grafik sentimen analisis dapat ditunjukkan bahwa dari seluruh saran/masukan
yang disampaikan oleh responden pada pertanyaan terbuka untuk Pelayanan Advokasi dan
Permasalahan Kontrak Melalui Website, sebanyak 72 % memberikan pendapat positif, dan
hanya 28% yang menyampaikan pendapat negatif. Pendapat positif dan pendapat negatif
apa saja yang disampaikan, dapat secara ringkas dilihat pada sebaran wordcloud pada
gambar 31.

Gambar 31. Sebaran wordcloud saran/masukan pada Pelayanan Advokasi
dan Permasalahan Melalui Kontrak Melalui Website

Berdasarkan gambar 31 menunjukkan bahwa kata-kata yang banyak disampaikan oleh
responden untuk Pelayanan Advokasi dan Permasalahan Kontrak Melalui Website antara lain
adalah tingkatkan pelayanannya, sudah baik, performa website ditingkatkan, dan percepat
solusi permasalahan.

Saran dan Masukan
Saran dan masukan yang diberikan responden untuk perbaikan Pelayanan Advokasi dan
Permasalahan Kontrak Melalui Website antara lain:
1

Belum banyak yang tahu kalau LKPP melayani advokasi melalui website, kiranya perlu
dilakukan sosialisasi.

3

Mohon untuk lebih banyak memberikan informasi terkait advokasi dan permasalahan
permasalahan Kontrak, sehingga dapat dijadikan referensi.

4

62

Jawaban konsultasi terlalu lama. Bahkan ada yang tidak di jawab sama sekali

2

Aplikasi konsultasi membingungkan.

ANALISIS

Tanggapan dan Tindak Lanjut dari Pemilik Layanan
TANGGAPAN
yang diberikan oleh pemilik layanan sebagai berikut:
-

Pelayanan advokasi dan permasalahan kontrak malalui website belum dilakukan
sosialisasi secara luas.

-

Ketentuan lamanya waktu jawaban telah sesuai dengan SOP.

-

LKPP telah menyediakan beberapa kanal informasi terkait dengan informasi
pengadaan, diantaranya adalah: Procurement Knowledge Management System
(PKMS), KEPO, SAPA jumat (youtube) dan lain-lain.

TINDAK LANJUT

-

Tindak lanjut yang dapat dilakukan kedepannya adalah akan disosialisasikan
e-advokasi (pelayanan advokasi secara online) pada kegiatan-kegiatan LKPP.

-

Untuk memaksimalkan pelayanan maka telah ada semacam fitur pengingat yang
dapat digunakan oleh penanya kepada pegawai LKPP apabila pertanyaannya
belum direspon.

-

Akan meningkatkan sosialisasi setiap aplikasi yang ada sehingga lebih banyak
pengguna yang membaca informasi dalam aplikasi yang tersedia.

63

ANALISIS

16.

Pelayanan Pemberian Keterangan Ahli

Jumlah
Responden

SKM pada Jenis Pelayanan Pemberian Keterangan Ahli tahun 2020 sebanyak
86 responden.

Hasil SKM
Hasil survei dengan jumlah responden sebanyak 86 orang menunjukkan nilai Indeks Kepuasan
Masyarakat terhadap Pelayanan Pemberian Keterangan Ahli sebesar 77,05. Berdasarkan
nilai indeks tersebut dapat disimpulkan Pelayanan Pemberian Keterangan Ahli mendapatkan
kategori B (Baik). Perbandingan nilai IKM terhadap Pelayanan Pemberian Keterangan Ahli
tahun 2019 dan 2020 disajikan pada gambar berikut:

Grafik 20. erbandingan nilai IKM tahun 2019 dan 2020 Pelayanan Pemberian
P
Keterangan Ahli

Analisis
Sentimen

Gambar 32. Analisis Sentimen Pelayanan Pemberian
Keterangan Ahli

Berdasarkan grafik sentimen analisis dapat ditunjukkan bahwa dari seluruh saran/masukan
yang disampaikan oleh responden pada pertanyaan terbuka untuk Pelayanan Pemberian
Keterangan Ahli, sebanyak 91 % memberikan pendapat positif, dan hanya 9% yang
menyampaikan pendapat negatif. Pendapat positif dan pendapat negatif apa saja yang
disampaikan, dapat secara ringkas dilihat pada sebaran wordcloud pada gambar 33.

64

ANALISIS

Gambar 33. Sebaran wordcloud saran/masukan pada Pelayanan
Pemberian Keterangan Ahli

Berdasarkan gambar 33 menunjukkan bahwa kata-kata yang banyak disampaikan oleh
responden untuk Pelayanan Pemberian Keterangan Ahli antara lain adalah tingkatkan
pelayanannya, sudah baik, kompetensi ahli ditingkatkan, dan layanan lebih informatif.

Saran dan Masukan
Saran dan masukan yang diberikan responden untuk perbaikan Pelayanan Pemberian
Keterangan Ahli antara lain:
1

Diharapkan masing-masing provinsi terdapat petugas pelayanan pemberian keterangan
ahli.
Jawaban pemberi keterangan ahli kadang berbeda beda.
Pemberi Keterangan ahli perlu belajar dasar-dasar logika dan meningkatkan kemampuan
berpikir kritis, meningkatkan kemampuan keilmuan supply chain, jangan hanya melulu
berkutat di aturan hukum saja.
Permohonan dan pemberi keterangan ahli kurang dimengerti.
Aplikasi kurang informatif.
Informasi tentang kasus-kasus pengadaan agar dipublikasikan.

2
3
4
5
6

Tanggapan dan Tindak Lanjut dari Pemilik Layanan
TANGGAPAN
yang diberikan oleh pemilik layanan sebagai berikut:
-
-

Sedang diupayakan agar pemberi keterangan ahli akan ada di setiap provinsi.
Jawaban dari pemberi keterangan ahli berbeda-beda karena pertanyaan yang
disampaikan juga berbeda.

TINDAK LANJUT

-
-

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai dasar memonitor dan evaluasi jawaban
Pemberian Keterangan Ahli (PKA) yang dilakukan
Telah dilakukan pembahasan terkait SOP PKA

65

ANALISIS

17.


Pelayanan Pembentukan dan Pembinaan Karier Jabatan
Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Jumlah
Responden

SKM pada Jenis Pelayanan Pembentukan dan Pembinaan Karier Jabatan
Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa tahun 2020 sebanyak 144
responden.

Hasil SKM
Hasil survei dengan jumlah responden sebanyak 144 orang menunjukkan nilai Indeks Kepuasan
Masyarakat terhadap Pelayanan Pembentukan dan Pembinaan Karier Jabatan Fungsional
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebesar 84,38. Berdasarkan nilai indeks tersebut dapat
disimpulkan Pelayanan Pembentukan dan Pembinaan Karier Jabatan Fungsional Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa mendapatkan kategori B (Baik). Perbandingan nilai IKM terhadap
Pelayanan Pembentukan dan Pembinaan Karier Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa tahun 2019 dan 2020 disajikan pada gambar berikut:

Grafik 21. Perbandingan nilai IKM tahun 2019 dan 2020 Pelayanan Pembentukan dan
Pembinaan Karier Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Analisis
Sentimen

Gambar 34. Analisis Sentimen Pelayanan Pembentukan dan Pembinaan
Karier Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Berdasarkan grafik sentimen analisis dapat ditunjukkan bahwa dari seluruh saran/masukan
yang disampaikan oleh responden pada pertanyaan terbuka untuk Pelayanan Pembentukan
dan Pembinaan Karier Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, sebanyak
79 % memberikan pendapat positif, dan hanya 21% yang menyampaikan pendapat negatif.
Pendapat positif dan pendapat negatif apa saja yang disampaikan, dapat secara ringkas
dilihat pada sebaran wordcloud pada gambar 35.

66

ANALISIS

Gambar 35. Sebaran wordcloud saran/masukan pada Pelayanan Pembentukan dan
Pembinaan Karier Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Berdasarkan gambar 35 menunjukkan bahwa kata-kata yang banyak disampaikan oleh
responden untuk Pelayanan Pembentukan dan Pembinaan Karier Jabatan Fungsional
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa antara lain adalah tingkatkan pelayanannya, sudah baik,
persyaratan layanan diperjelas, perbanyak sosialisasi dan penyampaian materi ditambah.

Saran dan Masukan
Saran dan masukan yang diberikan responden untuk perbaikan Pelayanan Pembentukan dan
Pembinaan Karier Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa antara lain:
1

Mohon di-update lagi nomenklatur OPD, gelar dan jurusan karena saya tidak bisa
meng-update data, setelah ditanyakan nomenklatur OPD, gelar dan jurusan saya tidak
ada di database.

2

Tingkatkan dengan mengadakan kunjungan ke instansi yang belum membentuk
Jabatan fungsional PBJ salah satu contohnya adalah BIN.

3

Untuk lebih masif dan lebih ketat lagi dalam penempatan Jabfung PBJ di UKPBJ setiap
kementerian dan lembaga serta peran LKPP dalam pengawasan dan pembinaannya.

4

Jangka waktu penyelesaian konsultasi melalui surat agar lebih dipercepat, mengingat
jawaban hasil konsultasi melalui surat sebagai akan dijadikan sebagai dasar bagi
pengambilan kebijakan di daerah.

5

Mekanisme pembentukan jabatan fungsional kurang di mengerti.

Tanggapan dan Tindak Lanjut dari Pemilik Layanan
TANGGAPAN
yang diberikan oleh pemilik layanan sebagai berikut:
-

-
-

Agar dijelaskan lebih lanjut mengenai database yang dimaksud Apakah mungkin
terkait dengan pengelolaan database di Portal ppsdm.lkpp.go.id yang dikelola
oleh Direktorat Sertifikasi Profesi dan Pusdiklat.
Menjadi masukan bagi pemilik layanan (Direktorat Pengembangan Profesi dan
Kelembagaan).
Untuk lebih masif dan lebih ketat lagi dalam penempatan Jabfung PBJ di UKPBJ
setiap kementerian dan lembaga serta peran LKPP dalam pengawasan dan
pembinaannya.

67

ANALISIS

18.


Pelayanan Penilaian DUPAK Jabatan Fungsional
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ)

Jumlah
Responden

SKM pada Jenis Pelayanan Penilaian DUPAK Jabatan Fungsional PPBJ tahun
2020 sebanyak 75 responden.

Hasil SKM
Hasil survei dengan jumlah responden sebanyak 75 orang menunjukkan nilai Indeks Kepuasan
Masyarakat terhadap Pelayanan Penilaian DUPAK Jabatan Fungsional PPBJ sebesar 84,60.
Berdasarkan nilai indeks tersebut dapat disimpulkan Pelayanan Penilaian DUPAK Jabatan
Fungsional PPBJ mendapatkan kategori B (Baik). Perbandingan nilai IKM terhadap Pelayanan
Penilaian DUPAK Jabatan Fungsional PPBJ tahun 2019 dan 2020 disajikan pada gambar
berikut:

Grafik 22. Perbandingan nilai IKM tahun 2019 dan 2020 Pelayanan Penilaian
DUPAK Jabatan Fungsional PPBJ

Analisis
Sentimen

Gambar 36. Analisis Sentimen Pelayanan Penilaian DUPAK
Jabatan Fungsional PPBJ

68

ANALISIS

Berdasarkan grafik sentimen analisis tersebut diketahui bahwa dari seluruh saran/masukan
yang disampaikan oleh responden pada pertanyaan terbuka untuk Pelayanan Penilaian
DUPAK Jabatan Fungsional PPBJ, sebanyak 82 % memberikan pendapat positif, dan hanya
18% yang menyampaikan pendapat negatif. Pendapat positif dan pendapat negatif apa saja
yang disampaikan, dapat secara ringkas dilihat pada sebaran wordcloud pada gambar 37.

Gambar 37. Sebaran wordcloud saran/masukan pada Pelayanan Penilaian
DUPAK Jabatan Fungsional PPBJ

Berdasarkan gambar 37 menunjukkan bahwa kata-kata yang banyak disampaikan oleh
responden untuk Pelayanan Penilaian DUPAK Jabatan Fungsional PPBJ antara lain adalah
kompetensi penilai ditingkatkan, persyaratan DUPAK dipermudah, sudah baik, dan kualifikasi
penilai ditingkatkan.

Saran dan Masukan
Saran dan masukan yang diberikan responden untuk perbaikan Pelayanan Penilaian DUPAK
Jabatan Fungsional PPBJ antara lain:
1

Pengumpulan angka kredit sangat minim sehingga terkendala kenaikan pangkat
tertunda.

2

Peraturan penilaian fungsional mestinya tetap mengacu pada nilai yang tertera pada
buku pedoman bukan penafsiran oleh tim penilai dengan sehingga merugikan pejabat
fungsional.

3

Penilai DUPAK sebaiknya menilai sesuai kondisinya di lapangan/secara langsung.

4

LKPP agar dapat membantu JF PPBJ dalam melakukan penilaian dan penetapan
DUPAK terutama bagi instansi yang belum terbentuk tim penilai angka kreditnya.

5

Penilaian DUPAK jangan terlalu kecil, diharapkan ditambahkan lagi karena sangat susah
untuk mencapai angka kredit.

6

Untuk lebih meningkatkan kemampuan dalam penilaian DUPAK.

7

Butir kegiatan jabatan fungsional masih terlalu sempit.

8

Agar dibuat aplikasi pendukung.

69

ANALISIS

Tanggapan dan Tindak Lanjut dari Pemilik Layanan
TANGGAPAN
yang diberikan oleh pemilik layanan sebagai berikut:

-

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 telah diganti dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) telah
ditetapkan dan untuk Butir-butir kegiatan juga lebih sedikit disesuaikan dengan
perkembangan JF PPBJ saat ini.

-

Menjadi masukan bagi pemilik layanan (Direktorat Pengembangan Profesi dan
Kelembagaan).

-

Menjadi masukan kepada Tim Penilai LKPP dan Tim Sekretariat Tim Penilai LKPP.

-

Jika ingin mengirimkan DUPAK ke LKPP, perlu ada surat penyampaian DUPAK yang
ditandatangani oleh bagian kepegawaian dan lampiran yang harus disiapkan adalah
dokumen DUPAK, Bukti Fisik, SPMK.

TINDAK LANJUT

-

-

70

Akan dibuat Peraturan tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka
Kredit JF PPBJ sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya.
Sampai dengan saat ini dokumen bukti dukung fisik disesuaikan dengan
perkembangan terkini, sebagai contoh: Summary Report.

ANALISIS

19.


Pelayanan Verifikasi Penilaian Mandiri Pengukuran
Tingkat Kematangan UKPBJ

Jumlah
Responden

SKM pada Pelayanan Verifikasi Penilaian Mandiri Pengukuran Tingkat
Kematangan UKPBJ tahun 2020 sebanyak 85 responden.

Hasil SKM
Hasil survei dengan jumlah responden sebanyak 85 orang menunjukkan nilai Indeks Kepuasan
Masyarakat terhadap Pelayanan Verifikasi Penilaian Mandiri Pengukuran Tingkat Kematangan
UKPBJ sebesar 76,89. Berdasarkan nilai indeks tersebut dapat disimpulkan Pelayanan
Verifikasi Penilaian Mandiri Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ mendapatkan kategori
B (Baik). Perbandingan nilai IKM terhadap Pelayanan Verifikasi Penilaian Mandiri Pengukuran
Tingkat Kematangan UKPBJ tahun 2019 dan 2020 disajikan pada gambar berikut:

Grafik 23. Perbandingan nilai IKM tahun 2019 dan 2020 Pelayanan Verifikasi
Penilaian Mandiri Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ

Analisis
Sentimen

Gambar 38. Analisis Sentimen Pelayanan Verifikasi Penilaian Mandiri
Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ

71

ANALISIS

Berdasarkan grafik sentimen analisis dapat ditunjukkan bahwa dari seluruh saran/masukan
yang disampaikan oleh responden pada pertanyaan terbuka untuk Pelayanan Verifikasi
Penilaian Mandiri Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ, sebanyak 67 % memberikan
pendapat positif, dan 33% yang menyampaikan pendapat negatif. Pendapat positif dan
pendapat negatif apa saja yang disampaikan, dapat secara ringkas dilihat pada sebaran
wordcloud pada gambar 39.

Gambar 39. Sebaran wordcloud saran/masukan pada Pelayanan Verifikasi
Penilaian Mandiri Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ

Berdasarkan gambar 39 menunjukkan bahwa kata-kata yang banyak disampaikan oleh
responden untuk Pelayanan Verifikasi Penilaian Mandiri Pengukuran Tingkat Kematangan
UKPBJ antara lain adalah tingkatkan pelayanan, sudah baik, pendampingan ke KL dan
performa aplikasi ditingkatkan.

Saran dan Masukan
Saran dan masukan yang diberikan responden untuk perbaikan Pelayanan Verifikasi Penilaian
Mandiri Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ antara lain:
1
2

Pendampingan ke K/L terkait kematangan UKPBJ mohon lebih intensif dan responsif.

3

Batas kapasitas file upload untuk bukti dukung mohon untuk ditambah lagi, paling tidak
50MB.

4

LKPP perlu menggalakkan lagi program mentoring, bisa berbentuk mentoring online,
tidak harus turun lapangan. Tim verifikasi jangan hanya menolak bukti dukung tapi juga
memberikan solusi.

5

72

Agar waktu pemenuhan kriteria diperpanjang bagi UKPBJ yang baru terbentuk dan
berbentuk subbagian.

Masih belum paham terkait pengisian roadmap.

ANALISIS

Tanggapan dan Tindak Lanjut dari Pemilik Layanan

TANGGAPAN
yang diberikan oleh pemilik layanan sebagai berikut:
-

Untuk UKPBJ yang masuk pada target Stranas PK diwajibkan memenuhi level 3
(proaktif) sampai akhir tahun 2020, sedangkan untuk UKPBJ non-Stranas PK tetap
wajib memenuhi level 3 (proaktif) tetapi tidak diberi batasan waktu sampai akhir
tahun 2020.

-

Terdapat pendampingan dari Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
yang bersifat aktif (melalui Whatsapp) untuk mengingatkan pengisian profil dan
update tingkat kematangannya serta telah dibuat dokumen panduan dan template
bukti dukung.

-

Sampai dengan saat ini belum kapasitas 5MB masih memadai atau cukup untuk
kebutuhan upload bukti dukung.

-

Dapat dikomunikasikan dengan pembina wilayah, contact person atau email
pembina wilayah sudah ada. Serta sudah ada pedoman pengisian roadmap pada
aplikasi siukpbj.lkpp.go.id (berupa infografik).

TINDAK LANJUT

-

Telah diterbitkan Surat Edaran Deputi Pengembangan dan Pembinaan Sumber
Daya Manusia LKPP Nomor 17 tahun 2019 tentang contoh penyusunan bukti
dukung model Kematangan (MK) UKPBJ .dan akan disampaikan kepada pembina
wilayahnya untuk lebih intensif dan responsif.

73

ANALISIS

20. Pelayanan Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Jabatan

Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Jumlah
Responden

SKM pada Jenis Pelayanan Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Jabatan
Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa tahun 2020 sebanyak 129
responden.

Hasil SKM
Hasil survei dengan jumlah responden sebanyak 129 orang menunjukkan nilai Indeks Kepuasan
Masyarakat terhadap Pelayanan Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebesar 90,67. Berdasarkan nilai indeks tersebut dapat
Pelayanan Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa mendapatkan kategori A (Sangat Baik). Perbandingan nilai IKM terhadap
Pelayanan Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa tahun 2019 dan 2020 disajikan pada gambar berikut:

Grafik 24. Perbandingan nilai IKM tahun 2019 dan 2020 Pelayanan Pelaksanaan
Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Analisis
Sentimen

Gambar 40. nalisis Sentimen Pelayanan Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing
A
Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Berdasarkan grafik sentimen analisis dapat ditunjukkan bahwa dari seluruh saran/masukan
yang disampaikan oleh responden pada pertanyaan terbuka untuk Pelayanan Pelaksanaan
Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, sebanyak
89 % memberikan pendapat positif, dan hanya 11% yang menyampaikan pendapat negatif.
Pendapat positif dan pendapat negatif apa saja yang disampaikan, dapat secara ringkas
dilihat pada sebaran wordcloud pada gambar 41.

74

ANALISIS

Gambar 41. Sebaran wordcloud saran/masukan pada Pelayanan Pelaksanaan Penyesuaian/
Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Berdasarkan gambar 41 menunjukkan bahwa kata-kata yang banyak disampaikan oleh
responden untuk Pelayanan Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa antara lain adalah tingkatkan pelayanan inpassing,
pelaksanaan inpassing diperpanjang, sosialisasi jabfung ditingkatkan, kualifikasi penilaian
ditingkatkan dan persyaratan inpassing dipermudah.

Saran dan Masukan
Saran dan masukan yang diberikan responden untuk perbaikan Pelayanan Pelaksanaan
Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa antara lain:
1

Perlu ditingkatkan dengan mensosialisasikan dan mendorong secara langsung instansiinstansi yang belum membentuk Jabfung PBJ.

2

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Pasal 88 huruf a berbunyi Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib dijabat
oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat
(1) huruf a paling lambat 31 Desember 2020 dan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2019
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyesuaian/ Inpassing Jabatan Fungsional PPBJ dalam
hal ini sepakat agar seluruh Sumber Daya Pengadaan atau Pelaku Pengadaan dapat
meningkatkan karir dibidang Barang/ Jasa yang bertujuan agar memiliki SDM yang
lebih berkualitas dari segi integritas dan kompetensinya, tetapi mohon kiranya dapat
memberikan kesempatan kembali bagi yang belum berkesempatan untuk diberikan
peluang dengan memperpanjang masa batas waktu inpassing yang terakhir sampai 6
April 2021 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam
Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing pada pasal 13.

3

Persyaratan dan penilaian inpassing jabatan fungsional PBJ lebih dipermudah.

4

Sosialisasi perlu ditingkatkan ke PA/ KPA di SKPD teknis.

5

Mohon untuk inpasing yang berikutnya dipermudah mengingat pokja/ pejabat
pengadaan wajib fungsional paling lambat akhir tahun 2020 dan dilakukan sosialisasi ke
SKPD mengenai aturan bahwa pejabat pengadaan wajib jabatan fungsional teknis (JFT)
pbj mengingat dari SKPD banyak yang tidak paham sehingga terkesan mempersulit
stafnya yang mengajukan inpassing.

6

Aplikasi kurang informatif.

7

Respon permohonan inpassing ke jabatan fungsional PBJ masih lambat.

75

ANALISIS

Tanggapan dan Tindak Lanjut dari Pemilik Layanan

TANGGAPAN
yang diberikan oleh pemilik layanan sebagai berikut:
-

Sosialisasi dan/atau Bimtek Inpassing sudah dilakukan pada saat awal masa
Inpassing di Jakarta (mengundang Instansi yang belum memiliki JF PPBJ) dan
pada bulan November 2019 di 5 Provinsi (mengundang kab kota di Provinsi tsb).
Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan juga melakukan pendekatan
dengan menghubungi secara langsung Instansi yang belum memiliki JF PPBJ dan
membuat progres terkait pemenuhan JF PPBJ tersebut.

-

Masa Uji Kompetensi diperpanjang sampai dengan 28 Februari 2021 sehingga masih
ada kesempatan bagi Instansi untuk mengangkat PNS ke dalam JF PPBJ melalui
Penyesuaian/Inpassing.

-

Persyaratan sudah ketentuan yang terdapat di dalam Peraturan Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 dan Peraturan
LKPP Nomor 4 tahun 2019, selama calon peserta memenuhi ketentuan tersebut
maka tidak akan menjadi masalah. Dalam hal penilaian Portofolio terkait dengan
Direktorat Sertifikasi Profesi.

-

Inpassing ditujukan bagi PNS yang akan menduduki JF PPBJ, sehingga tidak
tepat jika sosialisasi ditujukan ke PA/KPA. Sejauh ini Sosialisasi Inpassing ditujukan
ke pimpinan di unit pengadaan barang/jasa (UKPBJ) dan Unit Kepegawaian.
Harapannya Pimpinan UKPBJ dan Unit Kepegawaian menyebarluaskan informasi
yang diperoleh dari kegiatan Sosialisasi Inpassing yang diikuti kepada Satuan Kerja/
OPD di masing2 Instansi.

-

Persyaratan sudah ketentuan yang terdapat di dalam Peraturan Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 dan Peraturan
LKPP Nomor 4 Tahun 2019 dan proses Inpassing sudah dibuat semudah mungkin
dengan menggunakan sistem. Sejauh ini belum pernah mengadakan Sosialisasi/
Bimtek Inpassing yang mengundang SKPD yang ada di Instansi.

TINDAK LANJUT

-

-

76

Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan terus mendorong progress
pemenuhan JF PPBJ di KLPD dan saat ini sedang direncanakan bagi KLPD yang
belum terpenuhi kebutuhan JF PPBJ nya agar membuat peta jalan dan rencana aksi
terkait pemenuhan JF PPBJ di Intansinya.
Dalam usulan perubahan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yang saat ini sedang dikonsepkan
oleh Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan salah satunya
adalah menghapus ketentuan Pasal 88 huruf A.

ANALISIS

Foto: Dokumentasi Humas LKPP

77

PENUTUP

03

PENUTUP

Foto: Dokumentasi Humas LKPP

78

PENUTUP

A

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan SKM LKPP tahun 2020 terhadap 20 pelayanan publik yang
diselenggarakan LKPP dapat disimpulkan bahwa:

Berdasarkan uji validitas dan reliabilitas,
kuesioner yang digunakan untuk Survei
Kepuasan Pelayanan Publik tahun 2020
untuk masing-masing pelayanan sudah
valid dan reliabel

1
2

Berdasarkan tingkat Pendidikan
responden SKM LKPP tahun 2020,
didominasi oleh responden dengan
tingkat Pendidikan S-2/sederajat
sebanyak 1159 orang, sedangkan
responden paling sedikit yakni dengan
tingkat pendidikan S3/sederajat
sebanyak 29 orang

3
4

Nilai indeks kepuasan masyarakat per
pelayanan paling tinggi yakni untuk
Fasilitasi Pelatihan Pengadaan Barang/
Jasa dengan nilai yang didapat sebesar
96,20, sedangkan nilai IKM terendah pada
Pelayanan Verifikasi Penilaian Mandiri
Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ
yakni sebesar 76,89

Pada umumnya responden menjawab
puas pada seluruh pelayanan publik
LKPP. Hal ini ditunjukkan dengan nilai
median dari kepuasan responden
bernilai 3 (puas)

5
6

Hasil analisis sentimen menunjukkan
polarisasi positif yang dapat
diartikan bahwa penilaian publik
terhadap seluruh pelayanan di LKPP
mendapatkan respon yang baik

Responden yang mengisi SKM online
pada tahun 2020 adalah sebanyak
2507 orang hal ini menunjukkan animo
masyarakat yang tinggi terhadap SKM
LKPP

Nilai IKM LKPP Tahun 2020 sebesar
88,05, hal tersebut menunjukkan
bahwa terjadi peningkatan jika
dibandingkan dengan nilai IKM
LKPP tahun 2019 sebesar 84,15 atau
mengalami kenaikan sebesar 3,90 poin

7
79

PENUTUP

B

Rekomendasi
Rekomendasi Secara Umum terhadap Pelaksanaan Survei
Pada umumnya pelaksanaan survei dapat dilakukan dengan metode online, namun
pelaksanaan survei secara offline juga harus tetap dilaksanakan, karena:
1. Untuk memastikan bahwa seluruh responden mengisi kuesioner, dan dapat
mengurangi non-sampling error serta dapat meminimalisir jawaban responden
yang kurang tepat.
2. Melalui survei secara offline, responden dapat mengkonfirmasi maksud pertanyaan
yang diajukan dalam kuesioner kepada petugas survei.

Rekomendasi Secara Umum terhadap Seluruh Jenis Pelayanan
1. Meskipun nilai rata-rata IKM tahun 2020 meningkat dibanding tahun 2019,
namun masih terdapat saran dan masukan dari pengguna layanan yang harus
dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti oleh Unit Organisasi pemilik layanan.
2. Terhadap jenis pelayanan yang nilai IKMnya mengalami kenaikan, maka Unit
Organisasi pemilik layanan agar dapat mempertahankan atau meningkatkan kualitas
layanannya.
3. Terhadap jenis pelayanan yang nilai IKMnya mengalami penurunan, maka Unit
Organisasi pemilik layanan agar meningkatkan kualitas pelayanannya baik dari
segi kompetensi SDM (pemahaman substansi dan cara pelayanannya) maupun
peningkatan dari performa aplikasi serta sarana dan prasarananya.

Rekomendasi Tiap Jenis Pelayanan

1

2

01
Pelayanan Pejabat
Pengelola Informasi
dan Dokumentasi
(PPID)

80

Agar dilakukan update secara berkala terhadap
informasi atau dokumen yang termasuk dalam
kategori Daftar Informasi Publik (DIP) atau
Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) dengan
menggunakan format yang informatif.
Agar dapat dibuatkan modul atau user guide untuk
mempermudah penggunaan website ppid.lkpp.
go.id.

3

Agar dapat dilakukan koordinasi dengan Unit
Organisasi pemilik data, informasi atau dokumen
dalam rangka update informasi sesuai kebutuhan
dan peraturan yang ada, serta untuk keperluan
pengelompokan data, informasi atau dokumen yang
bergerak dinamis atau tidak dinamis.

4

Sebelum diberikan kepada pemohon dokumen,
terlebih dahulu agar dipastikan validitas data,
informasi atau dokumen.

5

Perlu dilakukan inovasi berupa aplikasi mobile
dan pemutakhiran website PPID LKPP untuk
meningkatkan kualitas pelayanan.

PENUTUP

1

2

Pelayanan Penafsiran
Peraturan PerundangUndangan Tentang
Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah

03
Pelayanan Konsultasi
Tatap Muka mengenai
Rencana Umum
Pengadaan, Monev
PBJP, dan Penayangan
Daftar Hitam

Perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
implementasi kebijakan PBJP yang telah ditetapkan
untuk mengetahui kendala yang dihadapi agar LKPP
dapat memperbaiki kebijakan pada sisi proses, SDM
dan/atau teknologi sesuai dengan kebutuhan.

3

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda,
maka sebaiknya secara rutin dilakukan diskusi
dengan mengundang narasumber atau praktisi yang
membahas kebijakan PBJ, implementasi peraturan
PBJ beserta permasalahannya, dan selanjutnya hasil
diskusi tersebut dijadikan database yang dapat
diakses dengan mudah oleh siapapun.

4

Untuk mempercepat respon dalam penafsiran
perundang-undangan, agar dipertimbangkan untuk
membuat sebuah chatbox pada sistem informasi
atau aplikasi.

1

02

Seluruh hasil layanan penafsiran peraturan
perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah agar didokumentasikan dan dapat
diakses dengan mudah oleh semua pihak, baik untuk
pelaku pengadaan maupun masyarakat lainnya
termasuk juga oleh Pimpinan K/L/PD.

Untuk mempercepat layanan yang prima terhadap
performa aplikasi SiRUP, agar ditingkatkan
infrastruktur IT-nya.

2

Perlu dibuat Customer Relationship Management
(CRM) untuk kebutuhan identifikasi dan pemetaan
peserta agar bimbingan teknis, sosialisasi, workshop
dan segala bentuk interaksi lainnya tepat sasaran
dan berjalan efektif.

3

Bilamana upaya manual dari admin PPE untuk
melakukan push data SiRUP lokal terkendala, maka
perlu dipikirkan solusinya secara elektronik agar
perbedaan data antara SiRUP lokal dengan SiRUP
LKPP dapat diminimalisir.

4

Agar seluruh K/L/PD memahami manfaat aplikasi
AMEL terutama dalam hal monitoring dan evaluasi
PBJP, maka perlu dilakukan sosialisasi, FGD,
workshop yang hanya membahas aplikasi AMEL.

81

PENUTUP

5

Mengingat masih adanya K/L/PD yang belum
memahami mekanisme penayangan dan penurunan
daftar hitam, agar dilakukan sosialisasi Peraturan
LKPP Nomor 17 tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar
Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
dan bimbingan teknis aplikasi Inaproc.id/daftarhitam.

1

Apabila pemateri mendapatkan pertanyaan dari
peserta yang di luar tupoksinya, agar pemateri
dapat mengarahkan penanya tersebut untuk
menghubungi Unit Organisasi terkait yang sesuai
dengan kebutuhan penanya.

2

Agar satuan kerja atau OPD dapat mengikuti
kegiatan
sosialisasi/bimbingan
teknis/pelatihan
sebaiknya dibuatkan jadwal rutin kegiatan sosialisasi/
bimbingan teknis/pelatihan RUP sehingga satuan
kerja atau OPD bisa memilih jadwal yang sesuai.

3

Mengingat materi tentang RUP, Monev PBJP, dan
penayangan daftar hitam sangat penting dan harus
disebarluaskan ke K/L/PD, maka SOP permohonan
sosialisasi perlu di sederhanakan.

1

Perlu diadakan workshop penayangan barang/
jasa pada e-katalog kepada K/L/PD pengelola
katalog lokal dan sektoral serta kepada penyedia
agar memahami proses penayangan produk pada
e-katalog.

2

Pelayanan Konsultasi Tatap
Muka mengenai Rencana Umum
Pengadaan, Monev PBJP, dan
Penayangan Daftar Hitam

Perlu dibuat Customer Relationship Management
(CRM) untuk kebutuhan identifikasi dan pemetaan
peserta agar bimbingan teknis, sosialisasi, workshop
dan segala bentuk interaksi lainnya tepat sasaran
dan berjalan efektif.

3

Ketersediaan barang pada aplikasi E-Katalog agar
selalu di update, sehingga akan ada kepastian
dan kemudahan bagi K/L/PD pada saat akan
melaksanakan e-purchasing. Selain itu penyedia
e-katalog yang dikenai sanksi turun tayang
sebaiknya diinformasikan secara luas, sehingga
K/L/PD akan mengetahui bahwa penyedia tersebut
sedang dikenai sanksi.

(lanjutan)

04

Pelayanan Permohonan
Sosialisasi/Bimbingan
Teknis/Pelatihan
mengenai Rencana Umum
Pengadaan, Monev PBJP,
dan Penayangan Daftar
Hitam

05

Pelayanan
Penayangan Barang/
Jasa pada E-katalog

82

PENUTUP

4

5

Untuk menghindari kesalahan penginputan pada
saat penayangan, harus ada mekanisme kontrol/
pengawasan dari Tim Internal Katalog di LKPP
sehingga dapat dipastikan item barang dan harga
barang yang di-input adalah sama dengan item
barang dan harga barang yang tercantum di Kontrak
Katalog.

1

Perlu dikembangkan aplikasi E-katalog yang
terintegrasi dengan sistem pembayaran maupun
sistem pendukung SPSE.

2

Pelayanan Penayangan
Barang/Jasa pada
E-katalog

Untuk memudahkan penayangan produk pada
katalog lokal/sektoral agar dibuat aplikasi E-Katalog
yang user friendly dan lebih menarik tampilannya.

Perlu dikembangkan aplikasi E-Katalog yang dapat
memfasilitasi PPK atau pelaku pengadaan lainnya
agar dapat memberikan penilaian kinerja kepada
penyedianya, sehingga dari penilaian tersebut dapat
menjadi pertimbangan terhadap proses e-purchasing
berikutnya maupun menjadi bahan evaluasi terhadap
keberlanjutan kontrak katalog tersebut.

(lanjutan)

3

Mengingat dari tahun ke tahun proses PBJ melalui
e-purchasing semakin meningkat dan aplikasi
E-Katalog terkadang menemui kendala
maka
sebaiknya disediakan Petugas khusus yang selalu
standby untuk membantu dan memberikan
penjelasan dengan baik. Pegawai yang ditugaskan
sebaiknya diberikan pelatihan agar menguasai
substansi permasalahan yang dikonsultasikan dan
juga pelatihan Service Excellent.

4

Perlu dibuat Customer Relationship Management
(CRM) pelayanan e-purchasing, sehingga dari data
CRM tersebut kita dapat mengetahui karakteristik
pengguna layanan beserta jenis permasalahannya.
Terhadap permasalahan-permasalahan tersebut,
sebaiknya dibuatkan semacam database yang dapat
diakses oleh semua pengguna layanan.

5

Dalam rangka memperbaiki fitur, modul atau user
guide aplikasi yang lebih mudah (user friendly)
maka saran dan masukan dari peserta workshop
penggunaan aplikasi e-purchasing sebaiknya
dipertimbangkan dan segera ditindaklanjuti.

6

Untuk mempermudah pelaksanaan e-purchasing,
sebaiknya dikembangkan aplikasi e-purchasing
secara mobile dengan operating system android
atau iOS.

06
Pelayanan
E-purchasing

83

PENUTUP

1

2

07
06

PelayananPelayanan
Dukungan
Pengguna SPSE
E-purchasing
Melalui LPSE Support
(lanjutan)

Untuk menambah performa aplikasi layanan, perlu
ditingkatkan aplikasi LPSE Support nya, termasuk
penambahan infrastruktur IT dan penambahan
jumlah SDM agar pengaduan dan keluhan dapat
segera ditindaklanjuti dengan cepat.
Perlunya memberdayakan peranan LPSE setempat
yang dapat membantu LPSE Support LKPP agar
permasalahan yang ada dapat segera diberikan
solusi dan ditangani sehingga proses tender dapat
dilaksanakan tepat waktu.

3

SDM yang menangani LPSE Support LKPP agar
ditingkatkan baik dari segi substansi maupun dari
service excellent.

4

Perlunya pengawasan dari internal LKPP yang
dapat memastikan semua tiket permasalahan yang
masuk sudah direspon dengan baik sesuai dengan
ketentuan.

1

2

08
Pelayanan Dukungan
Pengguna SPSE
Melalui Datang
Langsung ke LKPP

84

3
4

Perlu dibuat daftar petugas yang akan melayani
pengguna LPSE, dan daftar petugas tersebut dapat
dipublikasikan sehingga dapat diketahui secara
mudah oleh pengguna LPSE yang datang langsung
ke LKPP.
Penanganan permasalahan harus segera diberikan
solusinya apabila petugas tersebut tidak bisa
menangani maka perlu ada mekanisme eskalasi
permasalahan ke atasan.
Terhadap permasalahan-permasalahan yang sering
terjadi sebaiknya dibuatkan database nya agar
Pengguna SPSE dapat mengetahui dan mengakses
dengan mudah sehingga apabila permasalahan
tersebut terjadi, maka dapat ditangani sendiri
dengan cepat.
Mengingat permasalahan pengadaan semakin banyak
dan kompleks maka sebaiknya perlu diagendakan
diskusi rutin yang membahas permasalahanpermasalahan SPSE yang dapat dilakukan baik
secara online/offline dengan melibatkan LPSE K/L/
PD maupun pelaku pengadaan.

PENUTUP

1

Perlu ditingkatkan kinerja layanann Call Center
karena harapan dari pengguna layanan terhadap
layanan Call Center sangat besar, permasalahan
yang disampaikan pun beragam tidak hanya terkait
dengan SPSE tetapi juga permasalahan pengadaan
barang/jasa secara umum.

2

Agar pelayanan melalui Call Center lebih optimal
maka perlu melibatkan Unit Organisasi lainnya,
sehingga penanganan permasalahan di luar SPSE
dapat dilayani dan diselesaikan dengan baik.

3

Perlu dilakukan publikasi contact person yang
dapat dihubungi bilamana pengguna LPSE sedang
mengalami gangguan dan tidak dapat diselesaikan
melalui Call Center.

4

Perlu dibuatkan mekanisme penilaian kepuasan
terhadap layanan kinerja Call Center. Sehingga pada
saat pengguna SPSE telah selesai menggunakan
layanan Call Center, pengguna layanan tersebut
dapat memberikan penilaian kepuasan layanan. Dari
hal tersebut Unit Organisasi pemilik layanan dapat
melihat kinerja petugas layanan Call Center serta
dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan
kinerja layanannya.

09

Pelayanan
Dukungan Pengguna
SPSE Melalui Call
Center

Rekomendasi Pelayanan Ujian Sertifikasi Keahlian
Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa yang
dilaksanakan di LKPP adalah:

1

10
Pelayanan Ujian
Sertifikasi Keahlian
Tingkat Dasar
Pengadaan Barang/
Jasa

Mengingat masih adanya gangguan aplikasi (down
atau error) pada saat ujian, maka untuk menambah
performa aplikasi layanan, perlu dilakukan upgrade
system layanan dan/atau peremajaan infrastruktur
IT.

2

Untuk memfasilitasi penambahan penyelenggaraan
jadwal ujian, perlu dikaji penambahan ruangan ujian
beserta peralatan pendukungnya.

3

Perlu dilakukan sosialisasi atau perlunya dibuat video
penggunaan aplikasi portal ppsdm.lkpp.go.id agar
informasi terkait dengan informasi pelayanan ujian
sertifikasi keahlian tingkat dasar dapat tersebar
secara masif kepada pengguna layanan.

85

PENUTUP

4

Sertifikat ujian sebaiknya dapat diterbitkan langsung
dan dapat dibagikan kepada pengguna layanan
pada saat pelaksanaan ujian telah berakhir. Atau
apabila hal tersebut belum dimungkinkan, sebaiknya
pengumuman hasil ujian semua peserta baik yang lulus
ataupun yang tidak lulus dapat dipublikasikan melalui
aplikasi/media tertentu, sehingga pengumuman
tersebut juga dapat digunakan pengguna layanan
sebagai bukti kelulusan selama sertifikat belum
diterbitkan.

Rekomendasi Pelayanan Ujian Sertifikasi Keahlian
Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa yang
dilaksanakan di K/L/PD adalah:

1

2

10
Pelayanan Ujian
Sertifikasi Keahlian
Tingkat Dasar
Pengadaan Barang/
Jasa
(lanjutan)

86

Dalam penyelenggaraan ujian agar dipastikan bahwa
pengguna layanan tidak diintervensi oleh orang
lain dalam menjawab pertanyaan. Para petugas
pengawas ujian secara berkala perlu diberikan
pemahaman mekanisme pengawasan ujian yang baik
agar pada saat melaksanakan pengawasan, para
petugas pengawas ujian tersebut dapat melakukan
prosedur pengawasan dengan baik.
Perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap
waktu dan kualitas soal ujian, karena masih adanya
anggapan dari pengguna layanan bahwa waktu
penyenggaraan ujian terlalu singkat dan terdapat
soal-soal ujian yang bersifat ambigu/multi tafsir.

3

Sebelum K/L/PD menyelenggarakan ujian, harus
dipastikan bahwa infrastruktur ujian yang disediakan
oleh K/L/PD sudah memadai sesuai dengan standar
minimal. Untuk memastikan kesiapan infrastruktur
IT agar ujian dapat berlangsung dengan baik, maka
harus dipastikan petugas pengawas ujian sudah
berkoordinasi dan berkomunikasi yang intensif
dengan penyelenggara ujian di K/L/PD.

4

Perlu
dilakukan
monitoring
dan
evaluasi
penyelenggara ujian yang dilaksanakan di K/L/PD dan
dibuatkan database yang memuat tentang performa
kinerja K/L/PD penyelenggara ujian, sehingga
pada saat penyelenggaraan ujian telah berakhir,
LKPP dapat memberikan feedback kepada instansi
penyelenggara tersebut selain itu juga data tersebut
dapat menjadi bahan evaluasi bagi LKPP pada saat
K/L/PD dimaksud mengajukan permohonan kembali
penyelenggaraan ujian tingkat dasar.

PENUTUP

5

Sertifikat ujian sebaiknya dapat diterbitkan langsung
dan dapat dibagikan kepada pengguna layanan
pada saat pelaksanaan ujian telah berakhir. Atau
apabila hal tersebut belum dimungkinkan, sebaiknya
pengumuman hasil ujian semua peserta baik yang lulus
ataupun yang tidak lulus dapat dipublikasikan melalui
aplikasi /media tertentu, sehingga pengumuman
tersebut juga dapat digunakan pengguna layanan
sebagai bukti kelulusan selama sertifikat belum
diterbitkan.

6

Perlu dibuat panduan tentang cara penyelenggara
ujian melakukan seleksi terhadap calon peserta ujian
PBJP.

7

Perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan terhadap
kinerja petugas dalam memberikan layanan.
Perbaikan kinerja layanan di antaranya dapat
dilakukan melalui workshop service excellent.

Rekomendasi Pelayanan Ujian Sertifikasi Keahlian
Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa yang
dilaksanakan di LPPBJ adalah:

1

10

Dalam penyelenggaraan ujian agar dipastikan bahwa
pengguna layanan tidak diintervensi oleh orang
lain dalam menjawab pertanyaan. Para petugas
pengawas ujian secara berkala perlu diberikan
pemahaman mekanisme pengawasan ujian yang baik
agar pada saat melaksanakan pengawasan, para
petugas pengawas ujian tersebut dapat melakukan
prosedur pengawasan dengan baik.

2

Sebelum LPPBJ menyelenggarakan ujian, harus
dipastikan bahwa infrastruktur ujian yang disediakan
oleh LPPBJ sudah memadai sesuai dengan standar
minimal. Untuk memastikan kesiapan infrastruktur
IT agar ujian dapat berlangsung dengan baik, maka
harus dipastikan petugas pengawas ujian sudah
berkoordinasi dan berkomunikasi yang intensif
dengan penyelenggara ujian di LPPBJ.

3

Perlu
dilakukan
monitoring
dan
evaluasi
penyelenggara ujian yang dilaksanakan di LPPBJ dan
dibuatkan database yang memuat tentang performa
kinerja LPPBJ penyelenggara ujian, sehingga pada
saat penyelenggaraan ujian telah berakhir, LKPP
dapat memberikan feedback kepada penyelenggara
tersebut selain itu dari informasi tersebut dapat
menjadi bahan evaluasi bagi LKPP pada saat
LPPBJ dimaksud mengajukan permohonan kembali
penyelenggaraan ujian tingkat dasar.

Pelayanan Ujian
Sertifikasi Keahlian
Tingkat Dasar
Pengadaan Barang/
Jasa
(lanjutan)

87

PENUTUP

4

Sertifikat ujian sebaiknya dapat diterbitkan langsung
dan dapat dibagikan kepada pengguna layanan
pada saat pelaksanaan ujian telah berakhir. Atau
apabila hal tersebut belum dimungkinkan, sebaiknya
pengumuman hasil ujian semua peserta baik yang lulus
ataupun yang tidak lulus dapat dipublikasikan melalui
aplikasi /media tertentu, sehingga pengumuman
tersebut juga dapat digunakan pengguna layanan
sebagai bukti kelulusan selama sertifikat belum
diterbitkan.

5

Perlu dibuat panduan tentang cara penyelenggara
ujian melakukan seleksi terhadap calon peserta ujian
PBJP.

6

Perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan terhadap
kinerja petugas dalam memberikan layanan. Perbaikan
kinerja layanan di antaranya dapat dilakukan melalui
workshop service excellent.

1

Mengingat saat ini sertifikat kompetensi sangat
dibutuhkan dan permohonan ujian kompetensi sangat
banyak, maka perlu dibuat informasi penjadwalan
ujian sertifikasi kompetensi yang di-update secara
berkala dan dapat diketahui secara luas. Dalam hal
anggaran LKPP terbatas, penyelenggaraan ujian
kompetensi perlu dibuat dengan skema cost sharing
atau pembiayaan penuh dari K/L/PD pemohon.

2

Mengingat dokumen portfolio yang disampaikan
calon peserta ujian sangat banyak dan beragam,
maka harus dipastikan dokumen tersebut dapat
dikelola dengan baik oleh petugas admin layanan
sebelum diserahkan ke asesor. Perlu dibuat aplikasi
khusus yang dapat memfasilitasi calon peserta
menyampaikan berkas dokumen persyaratan ujian,
dan aplikasi tersebut dapat diakses dengan mudah
baik oleh admin layanan, asesi, dan asesor.

3

Soal ujian kompetensi dianggap masih dianggap
terlalu sulit dan membingungkan oleh sebagian
pengguna layanan. Perlu mengevaluasi soal ujian
kompetensi serta berkoordinasi dengan Unit
Organisasi lain untuk mengevaluasi modul pelatihan
dan memfasilitasi pelatihan kompetensi berdasarkan
pada hasil ujian kompetensi dimaksud.

Pelayanan Ujian Sertifikasi
Keahlian Tingkat Dasar
Pengadaan Barang/Jasa
(lanjutan)

11
Pelayanan Ujian
Sertifikasi Keahlian
Pengadaan Barang/
Jasa Berbasis
Kompetensi

88

PENUTUP

4

5

Pelayanan Ujian Sertifikasi
Keahlian Pengadaan
Barang/Jasa Berbasis
Kompetensi

Masih terdapat pengguna layanan di beberapa
K/L/PD yang tidak dapat membedakan Sertifikat
Tingkat Dasar dan Sertifikat Kompetensi serta
implementasinya dalam Perpres 16 Tahun 2018.
Unit Organisasi pemilik layanan perlu melakukan
penyebaran informasi tentang pentingnya sertifikat
kompetensi kepada K/L/PD melalui kegiatan
sosialisasi, workshop dan/atau FGD atau dapat juga
informasi tersebut dibuatkan dalam bentuk Video
yang diunggah dalam sosial media atau media
lainnya.
Agar dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap
standar pelayanan dan SOP layanan yang telah
ditetapkan. Manakala berdasarkan hasil monitoring
dan evaluasi dapat dilakukan optimalisasi, terutama
dari sisi waktu layanan, maka segera dilakukan update
terhadap standar pelayanan dan SOP tersebut.

(lanjutan)

Rekomendasi Fasilitasi Pelatihan Pengadaan
Barang/Jasa yang dilaksanakan di LKPP adalah:

1

12

Masih ada pengguna layanan yang belum mengetahui
kriteria peserta yang diundang sebagai peserta pada
pelatihan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan
di LKPP. Perlu dibuat kriteria yang jelas dan transparan
untuk menentukan skala prioritas terhadap pemilihan
calon peserta pelatihan pengadaan barang/jasa yang
dilaksanakan di LKPP.

2

Bagi peserta yang tidak terpilih menjadi peserta
pelatihan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan
di LKPP, hendaknya peserta tersebut diinformasikan
alternatif pilihan pelatihan pengadaan barang/jasa
ke LPPBJ. Atau LKPP membuat daftar nama-nama
peserta yang tidak terpilih yang dapat diketahui oleh
LPPBJ agar LPPBJ dapat menawarkan pelatihan
yang diselenggarakan kepada peserta tersebut.

3

Perlu dibuat aplikasi yang memfasilitasi pengguna
layanan sebagai calon peserta bukan hanya untuk
pelatihan tingkat dasar tetapi juga untuk pelatihanpelatihan lainnya sehingga profil peserta tersebut
dapat diketahui secara lengkap dan datanya
dapat dijadikan sebagai Customer Relationship
Management (CRM) yang dapat digunakan oleh Unit
Organisasi lainnya.

Fasilitasi
Pelatihan
Pengadaan
Barang/Jasa

89

PENUTUP

4

Perlu ditingkatkan sarana dan prasarana untuk
pelatihan, baik untuk kebutuhan secara daring maupun
untuk tatap muka. Perlu berkoordinasi dengan Biro
Umum dan Keuangan untuk penambahan ruang
untuk memfasilitasi kebutuhan pembelajaran tatap
muka, karena saat ini hanya tersedia satu ruangan
yang berada di lantai 2.

5

Perlu dibuat database Narasumber yang dapat
diketahui dan diakses dengan mudah.

Rekomendasi Fasilitasi Pelatihan Pengadaan
Barang/Jasa yang dilaksanakan di luar LKPP adalah:

1

12

Bagi peserta yang tidak terpilih menjadi peserta
pelatihan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan
di LKPP, hendaknya peserta diinformasikan alternatif
pilihan pelatihan pengadaan barang/jasa ke LPPBJ.
Atau LKPP membuat daftar nama-nama peserta
yang tidak terpilih agar dapat diketahui oleh LPPBJ
dan LPPBJ dapat menawarkan pelatihan yang
diselenggarakan kepada peserta tersebut.

2

Penyelenggaraan selalu mengharapkan fasilitator/
narasumbernya berasal dari LKPP karena ada
anggapan fasilitator/narasumber yang dari luar LKPP
memiliki kompetensi yang berbeda dengan yang
berasal dari LKPP. Oleh karenanya perlu dilakukan
pertemuan rutin / penyegaran antar fasilitator/
narasumber agar seluruh fasilitator/narasumber
selalu meng-update kompetensinya selain itu juga
agar diinformasikan kepada para penyelenggara
pelatihan bahwa pada dasarnya semua fasilitator/
narasumber yang ditugaskan adalah telah memiliki
kompetensi sesuai standar yang ditentukan oleh
LKPP.

Fasilitasi Pelatihan
Pengadaan
Barang/Jasa

11

(lanjutan)

3

90

Perlu dibuat database nama-nama LPP yang
dapat menyelenggarakan pelatihan pengadaan
barang/jasa, selain itu pada data tersebut dapat
diketahui pengalaman masing-masing LPP dalam
menyelenggarakan pelatihan. Sehingga masyarakat
luas yang akan mengikuti pelatihan pengadaan
barang/jasa pemerintah tersebut tidak ragu untuk
memilih LPP tersebut yang telah terdaftar di LKPP.

PENUTUP

1

2

14
Pelayanan Advokasi
dan Permasalahan
Kontrak melalui
Tatap Muka

3

Mengingat pengguna layanan ini sangat beragam
jenisnya dan jumlahnya sangat banyak maka agar
dapat dikelola dengan baik perlu dibuat database
Customer
Relationship
Management
(CRM),
sehingga dari data tersebut akan diketahui identitas
dan karakteristik setiap pengguna layanan.

4

Perlu dibuat aplikasi yang dapat mengetahui
(tracking) surat, sehingga pengguna layanan dapat
dengan mengetahui status surat tersebut.

Sebelum melakukan layanan tatap muka, sebaiknya
petugas membacakan tata tertib yang harus dipatuhi
oleh pemberi dan penerima layanan agar tidak terjadi
kesalahpahaman nantinya.

2

Pelayanan Advokasi
dan Permasalahan
Kontrak melalui
Surat

Agar rekomendasi yang disampaikan melalui surat
dapat ditindaklanjuti oleh pengguna layanan, maka
jawaban surat harus diberikan dalam waktu segera
(sesuai SOP) dan pada surat tersebut sebaiknya
diinformasikan nama person in charge (PiC) pemilik
layanan yang sewaktu-waktu dapat dihubungi pada
saat pengguna layanan membutuhkan penjelasan isi
dan maksud surat rekomendasi tersebut.

1

13

Berdasarkan surat-surat yang masuk Unit Organisasi
pemilik layanan agar memiliki database jenis
permasalahan beserta valuasi nilainya yang dikelola
dalam suatu aplikasi/ sistem informasi lainnya,
sehingga apabila data dan informasi tersebut
dibutuhkan dapat diketahui dengan cepat dan
mudah.

Mekanisme antrian konsultasi tatap muka harus
ditingkatkan.

3

Agar pejabat struktural atau pejabat fungsional baik
tingkat muda maupun madya juga melakukan layanan
tatap muka membantu petugas lainnya. Dalam hal
permasalahan yang dihadapi tidak dapat diselesaikan
melalui konsultasi tatap muka maka permasalahan
tersebut segera dieskalasi ke atasan langsung agar
pengguna layanan segera mendapatkan solusi atas
permasalahan tersebut.

4

Peralatan seperti komputer dan printer tiket
antrian, maupun komputer tablet dan penggunaan
ruang mezanin untuk konsultasi tatap muka harus
dioptimalkan.

91

PENUTUP

5
6

Petugas penerima layanan perlu ditingkatkan
kompetensi teknisnya dan cara pelayanannya.

7

Permasalahan kontrak yang dikonsultasikan melalui
tatap muka harus didokumentasikan dan dapat
menjadi bahan diskusi secara berkala (diskusi
mingguan), hasil diskusi tersebut selanjutnya dapat
menjadi informasi yang dipublikasikan secara luas.

1

Harus ditingkatkan kinerja layanan baik dari
kecepatan dalam menjawab permasalahan kontrak
maupun kualitas jawaban karena jawaban konsultasi
tersebut akan menjadi pertimbangan pengguna
layanan
untuk
menyelesaikan
permasalahan
kontrak yang sedang dihadapi. Perlu mekanisme
pengawasan yang berjenjang agar jawaban yang
akan disampaikan dapat diyakini sudah sesuai
dengan peraturan yang berlaku.

2

Pelayanan Advokasi dan
Permasalahan Kontrak
melalui Tatap Muka

Agar penerima layanan dapat mengetahui kejelasan
terhadap petugas yang akan ditemui maka harus
dibuat jadwal petugas penerima layanan yang diupdate secara berkala.

Agar dibuatkan dashboard yang menampilkan jenis
permasalahan yang disampaikan pengguna layanan.
Dan dashboard tersebut dapat diakses oleh siapa
pun. Selain itu berdasarkan jenis permasalahan
tersebut, pemilik layanan agar melakukan kegiatan
diskusi atau FGD secara berkala yang hasilnya
diinformasikan secara luas melalui aplikasi atau
website atau media lainnya.

3

Pertanyaan dan jawaban terkait permasalahan
kontrak yang disampaikan melalui website agar
didokumentasikan dan dibuat database, yang
selanjutnya digunakan sebagai materi knowledge
system yang dapat diakses dengan mudah oleh
semua pengguna layanan.

4

Aplikasi layanan agar ditingkatkan performanya
terutama dari segi tampilan agar dibuat lebih
menarik dan user friendly, selain itu sebaiknya
pertanyaan-pertanyaan
yang
sudah
dijawab
sebaiknya dapat diakses dengan mudah oleh semua
pengguna layanan, sehingga pada saat mengalami
permasalahan yang sama maka pengguna layanan
tersebut sudah mengetahui jawaban dan solusinya.

(lanjutan)

15
Pelayanan Advokasi
dan Permasalahan
Kontrak melalui
Website

92

PENUTUP

1

Mengingat bahwa jumlah PKA masih terbatas dan
belum tersebar merata di setiap provinsi, maka
rekrutmen tahun berikutnya diprioritaskan untuk
peserta yang berasal dari provinsi yang belum
tersedia PKA-nya.

2

Masih adanya pemahaman yang keliru terkait
dengan tugas PKA, oleh karenanya pemilik layanan
agar melakukan sosialisasi atau membuat informasi
dalam bentuk video atau brosur atau infografis yang
menjelaskan tugas PKA dan pentingnya PKA dalam
membantu menangani permasalahan hukum.

3

Kompetensi dan penugasan PKA belum merata,
sehingga terkesan yang bertugas hanya PKA tertentu
saja. Perlu dibuatkan penjadwalan penugasan PKA
secara berimbang sesuai dengan kompetensinya
dan peningkatan kapasitas Sumber Daya PKA.

4

Aplikasi penunjang layanan agar ditingkatkan
performanya baik dari segi tampilan agar lebih
menarik dan user friendly serta perlu dikembangkan
dalam aplikasi mobile baik yang dapat dijalankan
menggunakan android maupun iOS.

5

Untuk menjaga mutu layanan maka pelaksanaan tugas
PKA agar di-monitor dan dievaluasi. Perlu dibuatkan
satu tools yang dapat digunakan untuk menilai
kinerja/performa seorang PKA dan mengevaluasi
kualitas jawabannya, sehingga dari data dan
informasi tersebut dapat menjadi pertimbangan
pada saat seorang PKA akan ditugaskan.

6

Mengingat permasalahan pengadaan semakin
kompleks dan beragam maka agar kompetensi
PKA merata perlu penyegaran pengetahuan yang
dilaksanakan
melalui
pelatihan/workshop/FGD/
seminar/sejenisnya.

7

Permasalahan dan jawaban agar didokumentasikan
ke dalam database, sehingga dapat menjadi bahan
pengetahuan ataupun bahan penyusunan kebijakan
pada saat LKPP menyusun peraturan pengadaan.

16
Pelayanan
Pemberian
Keterangan Ahli
(PKA)

93

PENUTUP

1

Aplikasi pendukung layanan perlu dikembangkan
agar lebih menarik dan lebih user friendly, sehingga
memudahkan bagi pengguna layanan dalam
melakukan proses pembentukan dan pembinaan
karier jabatan fungsional PBJP.

2

Pengguna layanan masih menganggap bahwa proses
verifikasi dan validasi serta penetapan rekomendasi
masih terlalu lama dan informasi terkait proses
tersebut tidak dapat diketahui dengan mudah. Oleh
karena itu pemilik layanan agar melakukan proses
sesuai dengan SOP dan agar seluruh keseluruhan
proses dapat diketahui dengan mudah perlu
dibuatkan/dikembangkan suatu aplikasi pendukung
layanan.

3

Perlu dibuat database sejenis Customer Relationship
Management (SRM) yang dapat mengidentifikasi
dan/atau memetakan status terkini dari K/L/PD
dalam rangka pembentukan dan pembinaan karier
jabatan fungsional PBJP.

4

Perlu diadakan pertemuan secara berkala yang
membahas pembentukan dan pembinaan karier
jabatan Pengelola Barang/Jasa agar menarik minat
pegawai untuk menjadi jabatan fungsional PBJP.

1

Masih ada anggapan bahwa penghitungan angka
kredit masih dianggap terlalu kecil dan terlalu
spesifik, sehingga menyulitkan JF PBJ menambah
angka kredit dan meningkatkan jenjang kariernya.
Untuk itu ketentuan yang mengatur penghitungan
angka kredit perlu dikaji dan ditinjau kembali.

2

Perlu diagendakan forum diskusi dua arah antara
LKPP dan para Jabatan Fungsional dalam bentuk
seminar/FGD/ sejenisnya untuk membahas butirbutir kegiatan JF PBJ, kendala-kendala yang dihadapi
JF PBJ, maupun topik lainnya yang berkaitan dengan
jenjang karier JF PBJ.

3

Perlu dibuat aplikasi yang digunakan untuk
mendukung dan mempermudah proses pengusulan
angka
kredit
maupun
proses
administrasi
kepegawaian lainnya.

4

Belum semua instansi memahami aturan tentang
penilaian JF PBJ, oleh karena itu LKPP perlu
menyebarluaskan
informasi
melalui
kegiatan
seperti
sosialiasi/workshop/Bimbingan
Teknis/
FGD/Sejenisnya yang membahas tentang Jabatan
Fungsional PBJ.

17
Pelayanan
Pembentukan dan
Pembinaan Karier
Jabatan Fungsional
Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa

18
Pelayanan Penilaian
DUPAK Jabatan
Fungsional PPBJ

94

PENUTUP

Pelayanan Penilaian DUPAK
Jabatan Fungsional PPBJ
(lanjutan)

3

Pemilik layanan harus meningkatkan kompetensi
tim verifikasi agar memiliki pemahaman yang sama
terhadap tata cara penilaian mandiri pengukuran
tingkat kematangan UKPBJ, termasuk dalam hal
pemberian solusi terkait bukti dukung.

4

Pemilik layanan harus menyebarluaskan informasi
terkait pengisian roadmap tingkat kematangan
UKPBJ yang dapat dilakukan melalui kegiatan
sosialiasi/ Workshop/ Bimbingan Teknis/FGD/
sejenisnya atau dapat juga melalui video, infografik,
atau media elektronik lainnya.

Pemilik layanan perlu mengembangkan aplikasi agar
lebih informatif, user friendly sehingga memudahkan
bagi pengguna layanan mengetahui informasi
tentang
pelaksanaan
penyesuaian/inpassing
Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/
Jasa.

2

Pelayanan Pelaksanaan
Penyesuaian/Inpassing
Jabatan Fungsional
Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa

Aplikasi pendukung layanan agar ditingkatkan
performanya (menambah kapasitas file upload).

1

20

Pemilik layanan agar meningkatkan kualitas
pendampingan ke K/L/PD dalam rangka pencapaian
maturitas UKPBJ.

2

Penilaian Mandiri
Pengukuran Tingkat
Kematangan UKPBJ

Tim Penilai DUPAK di K/L/PD agar ditingkatkan
kapasitasnya agar memiliki pemahaman yang sama.

1

19

5

Pemilik
layanan
agar
meningkatkan
kinerja
layanannya termasuk dalam hal kecepatan merespon
pengguna layanan.

3

Pemilik layanan harus menyebarluaskan informasi
terkait mekanisme Pelaksanaan Penyesuaian/
Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa yang dapat dilakukan melalui kegiatan
sosialiasi/ Workshop/ Bimbingan Teknis/ FGD/
sejenisnya atau dapat juga melalui video, infografik,
atau media elektronik lainnya.

4

Pemilik layanan harus memberikan penjelasan
terkait dengan batas waktu kepemilikan sertifikat
kompetensi bagi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

5

Pelaksanaan sosialisasi sebaiknya tidak hanya ke
jabatan fungsional, akan tetapi juga ke PA/KPA atau
pimpinan jabatan fungsional.

95

DAFTAR
PUSTAKA
Ferrando, P. J. (2009). Difficulty, discrimination
and information indices in the linear factoranalytic model for continous response. Applied
Psycological Measurement, 33, 9-24.
Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L., & Black, W.
C. (1998). Multivariate data analysis. 1998. Upper
Saddle River.
Hofstee, W. K. B., Ten Berge, J. M. F., & Hendriks,
A. A. J. (1998). How to score questionnaires.
Personality and Individual Differences, 25, 897909. doi: 10.1016/S0191-8869(98)00086-5
Lee, C.-T., Zhang, G., & Edwards, M. C. (2012).
Ordinary least squares estimation of parameters
in exploratory factor analysis with ordinal data.
Multivariate Behavioral Research, 47, 314-339,
doi: 10.1080/002731.2012.658340
McDonald, R. P. (1999). Test theory: A unified
treatment. Mahwah, NJ: Erlbaum.
Olsson, U. (1979). Maximum likelihood estimation of the
polychoric correlation coefficient. Psychometrika,
Vol. 44 (4), pp. 443-460.
Wijanto, Setyo Hari. (2008). Structural Equation
Modeling dengan LISREL 8.8. Jakarta: Graha Ilmu.
“Membuat Word Cloud dengan R”. Diakses pada 9
November 2020 dari https://www.nurandi.id/
blog/membuat-word-cloud-dengan-r/.

96

LAMPIRAN
Foto: Dokumentasi Humas LKPP

97

Lampiran 1. Keputusan Kepala LKPP

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 178 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PENYUSUN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,
Menimbang :

a.

b.

c.

d.

Mengingat

:

1.

2.

bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan
publik secara berkelanjutan, penyelenggara pelayanan
publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat
secara berkala;
bahwa dalam mendukung pelaksanaan Survei
Kepuasan Masyarakat kepada pengguna layanan di
Lembaga
Kebijakan
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah perlu dibentuk Tim Penyusun Survei
Kepuasan Masyarakat;
bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum pada
Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan
memenuhi syarat menjadi Tim Penyusun Survei
Kepuasan Masyarakat Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim
Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);
Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga
Kebijakan
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun
Paraf I

Paraf II
jdih.lkpp.go.id

98

Lampiran 1. Keputusan Kepala LKPP (lanjutan)

-2-

3.

4.

5.

6.

7.

2007
tentang
Lembaga
Kebijakan
Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap
Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172);
Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 163 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan di Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 233 Tahun 2019
tentang Standar Pelayanan di Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN
KEPALA
LEMBAGA
KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG
TIM PENYUSUN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH.

KESATU

: Menetapkan Tim Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
yang terdiri dari Pengarah, Ketua dan Anggota dengan
susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat Lembaga
Kebijakan
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah
sebagaimana
dimaksud
pada
Diktum
KESATU
mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a. menyusun dan merencanakan pelaksanaan Survei
Kepuasan
Masyarakat
Lembaga
Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Paraf I

Paraf II
jdih.lkpp.go.id

99

Lampiran 1. Keputusan Kepala LKPP (lanjutan)
-3b.

c.
d.

melakukan Survei Kepuasan Masyarakat kepada
pengguna layanan terhadap pelayanan publik yang
telah berjalan lebih dari 1 (satu) tahun di Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
mengumpulkan dan mengolah data hasil Survei
Kepuasan Masyarakat; dan
menyusun pelaporan dan rekomendasi hasil Survei
Kepuasan Masyarakat.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab
sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim
Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat Lembaga
Kebijakan
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah
melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unit
organisasi di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, dan melaporkan hasil kegiatan
kepada
Kepala
Lembaga
Kebijakan
Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya
Keputusan
ini,
dibebankan
pada
Daftar
Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KELIMA

: Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Sekretaris
Utama LKPP Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tim Pelaksana
Survei Kepuasan Masyarakat di Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2020
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,
ttd

RONI DWI SUSANTO

Paraf I

Paraf II
jdih.lkpp.go.id

100

Lampiran 1. Keputusan Kepala LKPP (lanjutan)
-4LAMPIRAN

:

NOMOR
TANGGAL

:
:

KEPUTUSAN
KEPALA
LEMBAGA
KEBIJAKAN
PENGADAAN
BARANG/JASA
PEMERINTAH
TENTANG TIM PENYUSUN SURVEI
KEPUASAN MASYARAKAT LEMBAGA
KEBIJAKAN
PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
178 TAHUN 2020
30 September 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NO
1
2

3

KEDUDUKAN DALAM
TIM
Pengarah
Pelaksana
a. Ketua
b. Anggota sekaligus
surveior

Sekretariat

NAMA
: Setya Budi Arijanta
: Gusmelinda Rahmi
:
1. M. Andhika Rangga L
2. Resa Anggriani
3. Sarah Arlina
4. Ermawanto
5. Ribut Aji Kasmiadi
:
1. Edi Kristiyanto
2. Setio Widodo

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,
ttd
RONI DWI SUSANTO

Paraf I

Paraf II
jdih.lkpp.go.id

101

Lampiran 2. Distribusi Frekuensi per Pelayanan

uensi Per Pelayanan

Pelayanan 1:
bat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

uensi Per Pelayanan

bat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Lampiran 2: Distribusi Frekuensi Per Pelay

823

Pelayanan A : Pelayanan Pejabat Pengelola Inf

0

Lampiran 2: Distribusi Frekuensi Per Pelayan

000

882

823

Pelayanan A :Statistics Pejabat Pengelola Inform
Pelayanan

193

0

A

000

882

Valid
Statistics
Missing

N

193

A
N

5823
0

Median
Valid
Std. Deviation

3.0000
5823
.43882

Missing
Variance

0.193

Median

3.0000

Std. Deviation

.43882

Variance

.193

an Peraturan Perundang-undangan Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pelayanan 2:
ran Peraturan Perundang-undangan Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
6813

Pelayanan Penafsiran Peraturan Perundang-undangan Tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

0
3.0000
6813
.44896

Pelayanan B : Pelayanan Penafsiran Peraturan Perund

0

.202
3.0000
.44896
.202

Statistics

B
Pelayanan B : Pelayanan Penafsiran Peraturan Perundang
N
B

Valid
Statistics
Missing

6813
0

Median
Valid
N Std. Deviation

3.0000
6813
.44896

Missing
Variance

0.202

Median

3.0000

Std. Deviation

.44896

Variance

102

.202

C
N

Valid

553

Missing
0
Lampiran 2. Distribusi Frekuensi per Pelayanan (lanjutan)
Median

3.0000

Std. Deviation
.41293
Pelayanan 3:
Variance
.171
Pelayanan Konsultasi Tatap Muka mengenai Rencana Umum Pengadaan Monev PBJP dan
Penayangan Daftar Hitam

Pelayanan C : Pelayanan Konsultasi Tatap Mu
Penayangan Daftar Hitam

Statistics
C
N

Valid
Missing

553
0

Median

3.0000

Std. Deviation

.41293

Variance

.171

Pelayanan D : Pelayanan Permohonan Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Pelatihan mengenai Rencana Umum
Pengadaan, Monev PBJP dan Penayangan Daftar Hitam

Statistics
D
N

Valid
Missing

768
0

Pelayanan 4:
Median
3.00
Pelayanan Permohonan Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Pelatihan mengenai Rencana Umum
Std. Deviation
.376
Pengadaan, Monev PBJP dan Penayangan Daftar Hitam
Variance

.142

Pelayanan D : Pelayanan Permohonan Sosialisasi

Pengadaan, Monev PBJP dan Penayangan Dafta

Statistics
D
N

Valid
Missing

768
0

Median

3.00

Std. Deviation

.376
1

Variance

.142

103

Pelayanan E : Pelayanan Penayangan Barang/Jasa pada E-Katalog

Statistics
E
Lampiran 2. Distribusi Frekuensi per Pelayanan (lanjutan)
N

Valid

8856

Missing

0

Pelayanan 5:
Median
3.00
Pelayanan Penayangan Barang/Jasa pada E-Katalog
Std. Deviation
.458
Variance

.209

Pelayanan E : Pelayanan Penayangan Barang/Ja

Statistics
E
N

Valid
Missing

8856
0

Median

3.00

Std. Deviation

.458

Variance

.209

Pelayanan F : Pelayanan E-Purchasing

Statistics
F
N

Valid

7047

Missing
Pelayanan 6:
Median
Pelayanan
Std. Deviation
Variance

0

3.00
E-Purchasing
.446
.199

Pelayanan F : Pelayanan E-Purchasing

F
N

Statistics
3
Valid
Missing

7047
0

Median
Std. Deviation

.446

Variance

104

3.00
.199

Pelayanan G : Pelayanan Dukungan Pengguna SPSE melalui LPSE Support

Statistics
Lampiran 2. Distribusi Frekuensi per Pelayanan (lanjutan)
G

N

Valid

5895

Missing

0
Pelayanan 7:
Median
3.00
Pelayanan Dukungan Pengguna SPSE melalui LPSE Support
Std. Deviation

.472

Variance

.223

Pelayanan G : Pelayanan Dukungan Pengguna S

Statistics
G
Valid

N

Missing

5895
0

Median

3.00

Std. Deviation

.472

Variance

.223

Pelayanan H : Pelayanan Dukungan Pengguna SPSE melalui kunjungan langsung ke LKP

Statistics
H
Valid

2976

N
Pelayanan 8:
Missing
0
Pelayanan Dukungan Pengguna SPSE melalui kunjungan langsung ke LKPP
Median
3.00
Std. Deviation

.472

Variance

.223

Pelayanan H : Pelayanan Dukungan Pengguna S
5

Statistics
H
N

Valid
Missing

2976
0

Median

3.00

Std. Deviation

.472

Variance

.223

105

Pelayanan I : Pelayanan Dukungan Pengguna SPSE melalui Call Center
Statistics

ILampiran
N

2. Distribusi Frekuensi per Pelayanan (lanjutan)

Valid

2412

Missing

0

Pelayanan 9:
3.00
Pelayanan Dukungan Pengguna SPSE melalui Call Center
Std. Deviation
.504
Median

Variance

.254

Pelayanan I : Pelayanan Dukungan Pengguna SP
Statistics
I
N

Valid
Missing

2412
0

Median

3.00

Std. Deviation

.504

Variance

.254

Pelayanan J : Pelayanan Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa

Statistics
J
N

Valid
Missing

1773
0

Median
Pelayanan

3.00
10:
Std. Deviation Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa
.442
Pelayanan
Variance

.195

Pelayanan J : Pelayanan Ujian Sertifikasi Keahlian

Statistics
J
N

7

Valid
Missing

1773
0

Median
Std. Deviation

.442

Variance

106

3.00
.195

Statistics
K

Lampiran 2. Distribusi Frekuensi per Pelayanan (lanjutan)

N

Valid

6066

Missing

0

Pelayanan 11:
Median
3.00
Pelayanan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa Berbasis Kompetensi
Std. Deviation
.442
Variance

.195

Pelayanan K : Pelayanan Ujian Sertifikasi Keahlia

Statistics
K
N

Valid
Missing

6066
0

Median

3.00

Std. Deviation

.442

Variance

.195

Pelayanan L : Fasilitasi Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa

Statistics

L
N

Valid

1209

Missing
0
Pelayanan 12:
Fasilitasi Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa
Median
3.00
Std. Deviation

.416

Variance

.173

Pelayanan L : Fasilitasi Pelatihan Pengadaan Bara

Statistics

L
N

9

Valid

Missing

1209
0

Median

3.00

Std. Deviation

.416

Variance

.173

107

Pelayanan M : Pelayanan Advokasi dan Permasalahan Kontrak Melalui Surat

Statistics

Lampiran 2. Distribusi Frekuensi per Pelayanan (lanjutan)

M

N

Valid

896

Missing

0

Pelayanan 13:
3.00
Pelayanan Advokasi dan Permasalahan Kontrak Melalui Surat
Std. Deviation
.609
Median

Variance

.370

Pelayanan M : Pelayanan Advokasi dan Permasa

Statistics
M
N

Valid
Missing

896
0

Median

3.00

Std. Deviation

.609

Variance

.370

Pelayanan N : Pelayanan Advokasi dan Permasalahan Kontrak Melalui Tatap Muka

Statistics
N
Valid

1496

N
Pelayanan 14:
Missing
0
Pelayanan Advokasi 3.00 Permasalahan Kontrak Melalui Tatap Muka
dan
Median
Std. Deviation

.477

Variance

.227

11

Pelayanan N : Pelayanan Advokasi dan Permasa

Statistics
N
N

Valid
Missing

1496
0

Median
Std. Deviation

.477

Variance

108

3.00
.227

Pelayanan O : Pelayanan Advokasi dan Permasalahan Kontrak Melalui Website

Statistics
Lampiran 2. Distribusi Frekuensi per Pelayanan (lanjutan)

O

N

Valid

864

Missing

0
Pelayanan 15:
3.00
Pelayanan Advokasi dan Permasalahan Kontrak Melalui Website

Median

Std. Deviation

.589

Variance

.346

Pelayanan O : Pelayanan Advokasi dan Permasa

Statistics
O
N

Valid
Missing

864
0

Median

3.00

Std. Deviation

.589

Variance

.346

Pelayanan P : Pelayanan Pemberian Keterangan Ahli
Statistics
P
Valid
N
Pelayanan 16:
Missing

774

Median

3.00

Std. Deviation

.367

Variance

.135

0

Pelayanan Pemberian Keterangan Ahli

13
Pelayanan P : Pelayanan Pemberian Keterangan

Statistics
P
N

Valid
Missing

774
0

Median

3.00

Std. Deviation

.367

Variance

.135

109

Pelayanan Q : Pelayanan Pembentukan dan Pembinaan Karier Jabatan Fungsional Pengelola Barang/Jasa (PPBJ)
Statistics

Lampiran 2. Distribusi Frekuensi per Pelayanan (lanjutan)

Q

N

Valid

1296

Missing

0
Pelayanan 17:
Median
3.00
Pelayanan Pembentukan dan Pembinaan Karier Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/
Std. Deviation
.558
Jasa (PPBJ)
Variance

.311

Pelayanan Q : Pelayanan Pembentukan dan Pe
Statistics
Q
N

Valid
Missing

1296
0

Median

3.00

Std. Deviation

.558

Variance

.311

Pelayanan R : Pelayanan Penilaian DUPAK Jabatan Fungsional PPBJ

Statistics
R
Valid
N
Pelayanan 18:
Missing

600

Std. Deviation

.449

Variance

.202

Pelayanan
Median

0

Penilaian DUPAK Jabatan Fungsional PPBJ
3.00

Pelayanan R : Pelayanan Penilaian DUPAK Jaba

Statistics
R
N

15

Valid
Missing

600
0

Median

.449

Variance

110

3.00

Std. Deviation

.202

Pelayanan S : Pelayanan Verifikasi Penilaian Mandiri Pengukuran Tingkat Kematangan ULP

Statistics

Lampiran 2. Distribusi Frekuensi per Pelayanan (lanjutan)
S
N

Valid

765

Missing
Pelayanan 19:

0

Median
3.00
Pelayanan Verifikasi Penilaian Mandiri Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ
Std. Deviation

.540

Variance

.291

Pelayanan S : Pelayanan Verifikasi Penilaian Ma

Statistics
S
N

Valid
Missing

765
0

Median

3.00

Std. Deviation

.540

Variance

.291

Pelayanan T : Pelayanan Inpassing Pejabat Fungsional PBJ.

Statistics
T
Valid

1032

N
Pelayanan 20:
Missing
0
Pelayanan Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan
Median
3.00
Barang/Jasa
Std. Deviation
.519
Variance

.269

Pelayanan T : Pelayanan Inpassing Pejabat Fung

Statistics
T
N

17
Valid

1032

Missing

0

Median

3.00

Std. Deviation

.519

Variance

.269

111

112



Fleepit Digital © 2020